Bisnis.com, BANDUNG - Diperkirakan banyak pasien di rumah sakit di Jawa Barat tidak bisa menyalurkan hak pilih dalam Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024) karena tidak adanya TPS khusus.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan dari hasil teleconference pihaknya bersama kepala daerah di 27 kabupaten/kota terungkap bahwa banyak pasien di rumah sakit tidak bisa memilih.
Salah satu laporan sulitnya pasien di rumah sakit datang dari Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman. Menurut Herman, dari 144 pasien yang dirawat di rumah sakit Sumedang hanya 10 orang yang bisa menyalurkan hak pilih.
TPS keliling, lapor Herman bahkan kesulitan menjangkau warganya yang tengah sakit di wilayah Wado, Buahdua yang masuk pelosok.
"Tidak memungkinkan TPS keliling. Mohon maaf kami sudah maksimal, tidak bisa mendorong 144 orang menyalurkan aspirasi," kata Herman.
Laporan juga datang dari Pj Wali Kota Cimahi Diky Saromi yang mengatakan bahwa di wilayahnya tidak ada pasien yang memilih. Rumah sakit hanya memfasilitasi pemungutan suara untuk tenaga kesehatan.
Baca Juga
Bey mengatakan pihaknya juga menemukan adanya pasien yang tidak bisa menyalurkan hak pilih saat memantau pelaksaan Pemilu di RS Santosa, Bandung.
"Ternyata pasien ini tidak difasilitasi KPU. KPU mengharapkannya pasien kembali dulu ke rumah, tapi ini kan tidak memungkinkan apalagi pasien namanya dirawat, belum nunggu di TPS," tuturnya.
Bey sudah mengajukan permohonan apakah dilakukan pemungutan suara susulan dengan tetap mengedepankan legalitas bagi pasien-pasien di rumah sakit.
"Minimal ini akan jadi perbaikan kita ke depan," katanya.
Menurut catatan Dinas Kesehatan Jawa Barat, ada 55 ribu jumlah tempat tidur di rumah sakit, namun Bey memastikan angka tersebut bukan angka pasien yang tidak bisa memilih.
"Itu angka tempat tidur. Ada pasien yang bisa, ada yang tidak. Di Santosa itu TPS-nya hanya nakes saja, kami minta ke seluruh rumah sakit untuk mengambil inisiatif, tapi di Sumedang contohnya hanya bisa 10 orang, tadi Pak Kapolda cek ke rumah sakit polri ada yang bisa ada yang tidak," ujarnya.
Bey sendiri mengaku belum mengetahui data pasti berapa banyak pasien di Jabar yang tidak bisa menyalurkan hak pilih.
