Bisnis.com, BANDUNG—Mayoritas target pendapatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 terealisasi dengan baik.
Berdasarkan data kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp34,77 triliun atau naik 4,63% dibandingkan capaian tahun 2022 yang senilai Rp33,23 triliun. Adapun mayoritas pendapatan disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang senilai Rp24,37 triliun.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengapresiasi kinerja yang sudah direalisasikan oleh Bapenda.
Menurut dia, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan andalan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, melihat perkembangan ke depan, ia melihat ada tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, visi nol emisi yang bisa mengubah arah pendapatan.
Visi dari pemerintah pusat ini harus didukung. Dengan kata lain, ia meminta semua dinas turut berkontribusi secara maksimal mencari potensi untuk pendapatan daerah.
Baca Juga
“PKB itu mengandalkan kepada bahan bakar fosil. Sementara kita menuju zero emmision. Makanya saya minta semua dinas jangan terlena. Penting mencari sumber pendapatan lain seperti pariwisata,” katanya, Minggu (21/1/2024).
Menurut dia, potensi pariwisata di Jawa Barat mulai dari pantai hingga gunung sudah tersedia. Ia mengajak semua pihak untuk mengembangkannya.
Contohnya, kawasan Ciayumajakuning yang ia sebut potensinya masih bisa ditingkatkan, ditambah keberadaan BIJB Kertajati.
“Saya apresiasi kinerja Bapenda. Tapi, dinas-dinas lain, infrastuktur maupun pariwisata harus mulai bergerak. Makanya saya minta sekarang itu ke seluruh Kepala Dinas OPD itu saya minta, satu kerja baik, tapi kerja baik itu bukan kerja baik datang ke kantor, pulang jam pulang kantor,” kata dia.
Bapenda mencatat realisasi PAD berasal dari Pajak Daerah Rp22,52 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp541,13 miliar, Retribusi Daerah Rp60,7 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp1,25 triliun.
Dilihat lebih rinci, sektor Pajak Daerah, realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah melebihi target yang dicanangkan sebesar 102,17% atau Rp9,20 triliun.
Lalu pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (PBBKB) realisasinya 104% atau Rp3,54 triliun, Pengambilan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (PAP) realisasinya 100%, yakni Rp70,68 miliar.
Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok realisasinya mencapai lebih dari 90% meski dihadapkan pada faktor eksternal, seperti kondisi daya beli dan kekuatan produksi industri. Masing-masing dibukukan di angka Rp6,01 triliun dan Rp3,68 triliun.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengapresiasi kinerja dari semua pegawai sepanjang tahun 2023. Semua hal yang positif ia sebut akan ditingkatkan. Sebaliknya, catatan minor menjadi bahan evaluasi.
“Tentu capaian ini perlu disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya tentu harus mengapresiasi kerja keras semua teman-teman yang terlibat, juga tim Pembina Samsat. Agenda, strategi untuk tahun ini sudah kami susun dan diharapkan semua bisa fokus kembali dan jangan cepat puas,” kata Dedi Taufik.
Dedi menambahkan masih terdapat tantangan untuk meraih pendapatan daerah lantaran selalu berkolerasi dengan kondusivitas sosial, politik dan ekonomi.
Disinggung mengenai salah satu hal utama yang akan dimaksimalkan pada tahun ini, Dedi Taufik menyebut adalah keberlanjutan atau penyempurnaan invoasi teknologi digital. Fokusnya adalah kemudahan pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesadaran para wajib pajak
“Inovasi layanan tetap menjadi salah satu prioritas. Transaksi wajib pajak yang menggunakan (aplikasi) Sambara tiap tahun trennya meningkat. Kemudian, kami ingin memperluas area yang menjadi percontohan dari sisi pelayanan,” kata dia.
