Bisnis.com, BANDUNG--Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti memprihatinkannya sarana dan prasarana UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Purwakarta.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe menemukan kondisi ini saat kegiatan kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II di Kabupaten Karawang dalam rangka evaluasi Program Kegiatan Tahun 2023.
Dia menilai, UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II memiliki beban kerja yang berat karena bertanggung jawab mengawasi kurang lebih puluhan ribu perusahaan.
“Saya kira ini perlu kita benahi karena mereka luar biasa bekerja mengawasi sekitar 65 ribu perusahaan yang tersebar di Bekasi dan Karawang, angka ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, saya kira ini harus kita fasilitasi," katanya dikutip Rabu (10/1/2024).
Abdul menambahkan pembahasan tersebut akan menjadi nota komisi untuk segera ditindaklanjuti, mengingat peranan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja ini mempunyai peran yang sangat vital dan dihadapkan dengan perusahaan dan tenaga kerja yang banyak.
“Ini sebuah mandatory Komisi V untuk segera membenahi, selain itu dengan sarana dan prasarana yang layak dengan itu juga kita membangun kewibawaan mengingat pengawasan tenaga kerja juga mengawasi perusahaan besar dan didalamnya juga terdapat tenaga kerja asing," pungkasnya.
Baca Juga
Senada, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai sarana dan prasarana di UPTD ini sangatlah memprihatinkan dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek penunjang.
“Kami berkunjung ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, ini sangat prihatin karena sarana dan prasarana sangat tidak layak, kami juga mendapati sangatnya kekurangan penunjang kerja seperti meja kerja, sampai alat transportasi," ucap Abdul Hadi.
Komisi V juga merekomendasikan agar secepatnya menyediakan sarana dan prasarana yang layak bagi UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II.
Abdul Hadi Wijaya menambahkan UPTD Pengawasan Tenaga kerja merupakan garda terdepan yang menghubungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan Internasional yang tersebar di wilayah kerja UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II.
“UPTD ini merupakan sebuah frontliner pemerintah dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan Internasional yang berada di naungan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II yang mencakup Kabupten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, akan tetapi sarana prasarana di UPTD ini sangat tidak layak," pungkasnya.
Ke depan, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan keberadaan UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II ini dan juga meminta untuk memperhatikan kesejahteraan pengawas dari berbagai aspek seperti intensif akomodasi.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyoroti bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih sangat minim untuk keberlangsungan Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) di Kota Bekasi.
Bantuan ini penting, karena menyangkut dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK serta dalam rangka pendistribusian tenaga kerja ke berbagai industri khususnya di Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
