Bisnis.com, SUMEDANG-- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mencatat jumlah sementara rumah rusak akibat gempa di Sumedang hingga Selasa (2/1/2024) bertambah menjadi 464 rumah.
Selain itu, kerusakan juga terjadi di sejumlah fasilitas lain seperti 15 sekolah, tujuh tempat ibadah dan sarana umum 2 bangunan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno mengatakan, jumlah tersebut masih bersifat sementara. Pasalnya hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan.
"Ini jumlahnya masih sementara, karena diperkirakan masih ada data yang belum masuk ke kami," ujarnya.
Untuk itu, Atang meminta masyarakat yang belum melaporkan bisa langsung melaporkan ke BPBD Kabupaten Sumedang.
"Berdasarkan data yang masuk jumlah 464 rumah rusak masuk ke dalam tiga kategori, yaitu Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat," tandasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman mengatakan, adanya gempa susulan Magnitude 4,5 pada Senin malam Senin (1/1/2024) sekitar pukul 20.46 WIB, pihaknya langsung melakukan pengecekan, salah satunya ke RSUD Sumedang.
"Kami sudah cek dan melakukan asesmen ke RSUD bersama PUPR dan BPBD, terutama di tiga gedung induk. Hasilnya Alhamdulillah kondisinya masih stabil dan aman," ujarnya.
"Kami sudah sampaikan ke pasien untuk tetap mendapatkan perawatan di ruangan. Namun, ada 50 lebih yang ingin tinggal di tenda dan kami sudah fasilitasi. Dan lagi ini ada 48 yang masih tinggal di tenda. Rencananya siang ini kondisinya kondusif dan rencananya akan dialihkan kembali ke ruangan. Begitupun kondisi RS Pakuwon kondisinya aman terkendali," tambahnya.
Sementara itu, untuk pemukiman warga, Herman mengatakan, kondisinya relatif terkendali. Akan tetapi ada laporan kerusakan baru kategori sedang dan berat di beberapa Desa.
"Kami berharap masyarakat tetap tenang. Kami dari Pemda Sumedang ada ditengah-tengah masyarakat. Dan kami pastikan untuk warga yang terdampak, baik rusak ringan, sedang atau berat, nanti akan difasilitasi untuk dibantu oleh Pemda Sumedang dan akan dibackup oleh Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat," ucapnya.
"Namun, kami perlu waktu untuk pendataan dan verifikasi. Agar yang mendapatkan bantuan benar-benar terdampak ataupun tepat sasaran," tutupnya.
