Bisnis.com, BANDUNG - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan KKI merupakan inovasi pembayaran nontunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah.
"KKI hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah," ungkap dia dalam High level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD se-Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (17/11/2023).
Selain itu, penggunaan KKI menurutnya turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Melalui implementasi KKI ini, ETPD khususnya di Jawa Barat diyakini semakin kuat. Berdasarkan hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jawa Barat berada pada kategori Digital dengan indeks ETPD sebesar 97,9%, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat berada pada kategori digital," jelas dia.
Dalam HLM yang mengangkat tema “Perkuat Digitalisasi Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital”.
Baca Juga
Sejalan dengan tema yang diusung, HLM mengangkat 2 (dua) topik utama yaitu implementasi penggunaan KKI, dan Evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Championship TP2DD.
Erwin mengatakan forum HLM TP2DD menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan ETPD di Jawa Barat.
Sebagai upaya percepatan implementasi KKI segmen pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat, pada hari ini juga telah ditandatangani Komitmen Bersama Implementasi KKI oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat, seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Bank BJB sebagai Bank RKUD.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Puji Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang senantiasa berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk merespons secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi.
"Kalau untuk digitalisasi, Jawa Barat saya sudah tidak meragukan lagi," ungkapnya.
Puji menambahkan, Jawa Barat selalu menjadi benchmark bagi pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso menegaskan launching penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jawa Barat merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jawa Barat yang semakin kuat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang baru.
"Dari aspek regulasi kita sudah membuat Pergub terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKI," ungkapnya.
