Bisnis.com, BANDUNG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta peserta Pemilu 2024 tidak mempolitisasi atau mengkampanyekan isu SARA di media sosial.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan larangan menggunakan isu SARA sudah tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Dalam aturan itu para peserta dilarang menggunakan instrumen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau politik identitas sebagai sarana atau alat menyosialisasikan atau mengampanyekan diri.
"Kami sebarkan imbauan ke peserta pemilu untuk tidak melakukan hal yang melanggar ketentuan di Pasal 280 tentang tadi politisasi SARA melalui media sosial," ujar Rahmat usai Seminar Lawan Misinformasi untuk Pemilu Sehat oleh ICT Watch dan WhatsApp Indonesia di Gedung Sate, Bandung, Kamis (16/11/2023).
Menurutnya para peserta Pemilu 2024 harus memahami dan mentaati aturan itu. Jangan sampai ada peserta yang dengan sengaja melakukan kabar bohong, dan memberikan informasi fitnah pada pasangan lainnya. Sebab pelanggar aturan nantinya akan ada sanksi.
"Kalau sudah masuk masa kampanye, itu masuk pidana. Kemudian, kalau kita harus hentikan penayangannya, tentu ada Kominfo untuk men-takedown berita seperti itu," katanya.
Baca Juga
Di tempat yang sama, Manager Kebijakan Publik WhatsApp Indonesia, Esther Samboh mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk terus mendukung literasi digital di Indonesia. Termasuk salah satunya menggelar kegiatan ini di beberapa provinsi di Indonesia.
"Kami harap rangkaian program melawan misinformasi bisa turut membantu pemerintah dan masyarakat untuk dapat menjalankan pemilu dengan sehat," ujar Esther.
WhatsApp Indonesia akan terus menangkal misinformasi dengan bekerja sama berbagai pihak. Edukasi juga terus disampaikan pada masyarakat luas.
"WhatsApp dan ICT Watch terus bekerja untuk menjauhkan masyarakat dari misinformasi di momen Pemilu 2024 dan terus menjalankan program Kampanye Online Berteman Aman melalui akun Instagram @bertemanaman," katanya.
