Bisnis.com, BANDUNG—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mmengapresiasi program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan GPM di provinsi yang dipimpinnya dinilai berjalan baik oleh pemerintah pusat karena bisa mengendalikan inflasi.
“Inflasi sampai September 2023 itu 2,35%. Kalau inflasi year to date 1,6%,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/10/2023).
Dengan capaian tersebut, sampai akhir tahun 2023 pihaknya optimis inflasi bisa dikendalikan di angka 3%. “Sampai akhir tahun itu [inflasi] 3% kita optimis bisa mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Menurutnya hingga akhir 2023, pihaknya sudah mengajukan anggaran tambahan di APBD Perubahan 2023 untuk kembali menggelar GPM. Bey mencatat setidaknya ada 50 kali GPM yang akan digelar di kabupaten/kota.
“Pangan murah itu kan terbagi-bagi tapi masih ada 50 kali lagi sampai akhir tahun,” ujarnya.
Baca Juga
Kepala DKPP Jabar Moh.Arifin Soedjayana mengatakan GPM dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak dari El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
“[Anggaran] Gerakan Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp1,2 miliar, kemudian kita usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar, ini untuk antisipasi El Nino,” katanya.
Di APBD 2023 GPM sendiri disiapkan untuk 87 kali, sejauh ini DKPP Jabar sudah menggelar sebanyak 57 kali di sejumlah titik. “GPM itu selalu ada setiap bulan, tapi untuk antisipasi kita akan lakukan lagi,” ujarnya.
Menurutnya pada Tahun 2023, sudah dilaksanakan sebanyak 57 kali GPM dikhususkan pada wilayah dengan Indeks harga konsumen tinggi dan daya beli rendah.
Selain GPM, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Arifin menuturkan stok CPPD pada per Bulan Agustus 2023 sebesar 1.399,138 Ton serta rencana pembelian tambahan CPPD tahun 2023 sebanyak 762 Ton.
“Kami mengajukan Rp105 juta di APBD Perubahan,” ujarnya.
