Bisnis.com, BANDUNG--Pihak Pemerintah Provinsi Jabar mencermati berbagai masukan terkait penentuan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Taufik Garsadi mengatakan penetapan UMK berproses dan akan dilakukan sesuai jadwal 30 November.
"Jadi sebelum deadline itu masih berkembamg, kita cari ini [formula]. Yang penting kami ingin konsudusifitas dijaga. Jangan demo besar-besaran segala, seolah-olah pemerintah tidak care," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (11/10/2022).
Menurutnya pemerintah mencermati berbagai perkembangan termasuk kondisi ekonomi pasca kenaikan harga BBM dalam menentukan besaran upah.
Taufik mengatakan kondisi saat ini tengah tidak baik. Ada industri yang kondisinya bagus, namun di sektor tertentu ada yang terancam melakukan PHK.
"Pak Gubernur sangat mengerti sekali dan paham beliau sangat ingin sekali mengurangi beban para buruh, untuk itu nanti akan ada pertemuan khusus membicarakan," ujarnya.
Di sisi lain Menteri Tenaga Kerja juga sudah memberikan surat keputusan bahwa daerah bisa membuat surat kajian atau usulan yang bisa mengakomodasi kenaikan tersebut.
Taufik sendiri memastikan kenaikan UMK 2023 belum tentu sesuai harapan buruh yang ingin naik 24 persen. "Itu kan lontaran, nanti kita sampaikan kalau naik sekian gimana? Jadi kita diskusikan, kalau buruh dan pengusaha sudah ada formula," tuturnya.
Ditanya angka realistis kenaikan berapa, Taufik mengatakan ada dimensi yang perlu dipertimbangkan.
"Karena kalau sekarang diumukan naik 20 persen inflasi pasti naik. Belum juga [ditetapkan] sudah naik, kasihan yang bukan buruh. Jadi kita cari jalan keluar," paparnya.
