Bisnis.com, BANDUNG--Program transmigrasi yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat ternyata masih berjalan rutin setiap tahun.
Data yang diperoleh Bisnis dari hasil rapat koordinasi penyusunan Persiapan Perpindahan dan Penempatan Transmigran 2022 sedikitnya ada 44 kepala keluarga yang akan menjadi peserta transmigrasi ke sejumlah daerah di Indonesia.
Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi mengatakan Pemprov Jabar pada 2022 mendapatkan alokasi sebanyak 44 KK sebagaimana surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 127/PKT.02.03/II/2922 Tanggal 22 Februari 2022 tentang Penempatan Transmigrasi Tahun 2022.
Sebanyak 44 kepala keluarga tersebut akan disebar ke Pulau Sulawesi dengan komposisi sebagai berikut:
- SP. Raimuna, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 10 KK
- SP. Uetangko, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 4 KK
- SP. Tanjung Cina, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 20 KK, dan
- SP. Salulisu, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 10 KK
Dalam rakor yang dihadiri oleh unsur Disnakertrans Kabupaten di Jabar ini, Kadisnakertrans berharap pemerintah daerah penerima dapat memberikan perlindungan kepada para transmigran asal Jawa Barat.
“Yang telah dibahas dan disepakati dalam perjanjian kerja sama agar para transmigran merasa nyaman dan betah selama di lokasi penempatan dalam menggarap dan mengolah lahannya,” katanya dikutip Kamis (22/9/2022).
Jumlah kepala keluarga yang menjadi peserta transmigrasi 2022 ini dipastikan bertambah dibanding 2021 lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada 2021 ini mengirimkan 19 kepala keluarga dengan jumlah orang yang dikirim sebanyak 69 jiwa.
Para transmigran ditempatkan di Kabupaten Simeulue Provinsi nangroe Aceh Darussalam sebanyak 13 kepala keluarga (KK) dan ke Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 6 kepala keluarga (KK).
Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan meski di Jabar sebenarnya ada penurunan tingkat pengangguran sebesar 10,4 persen pihaknya terus mencoba membuka lapangan pekerjaan baru, atau memfasilitasi warga untuk memilih tawaran seperti transmigrasi dari pemerintah.
"Tapi, kita upayakan terus lapangan kerja. Definisi perluasan lapangan kerja ini tidak hanya menambah lowongan pekerjaan yang ada di Jawa Barat. Tapi meluaskan mereka-mereka yang belum bekerja untuk memilih," katanya.
