Bisnis.com, PURWAKARTA - 2022 ini merupakan tahun keempat pasangan Anne Ratna Mustika dan Aming memimpin Kabupaten Purwakarta. Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 2018 lalu, keduanya telah berkomitmen mengemban misi untuk melanjutkan Purwakarta Istimewa.
Tentunya, program-program kerja yang mereka siapkan merujuk pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang ada di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Yakni, '9 langkah melanjutkan Purwakarta Istimewa' atau program yang digagas bupati sebelumnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta mempertanyakan capaian kinerja Anne-Aming selama empat tahun memimpin kabupaten kecil ini. Bahkan, menurut para wakil rakyat itu, dari 9 langkah yang jadi acuannya itu, hanya satu poin saja yang terealisasi.
"Kami menilai, selama empat tahun ini banyak janji kampanye bupati dan wakil bupati yang tidak terwujud. Dari program 9 langkah saja, baru poin ke 9 saja yang sudah dilakukan. Sedangkan langkah 1-8 persentase perwujudannya masih di bawah 10 persen," ujar anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta Hidayat saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (25/8/2022).
Dia mencontohkan, misalnya dilangkah 1 mengenai pendidikan. Target pemerintah itu mewujudkan pelayanan pendidikan yang terintegrasi dengan provinsi dan pusat melalui pembangunan satu desa satu SMP dan SMA. Termasuk menyiapkan layanan angkutan sekolah gratis bagi siswa di daerah prioritas atau yang ada di wilayah terpencil.
"Di sektor pendidikan saja, persentase perwujudannya masih di bawah 10 persen. Jangankan untuk membangun 1 SMP satu desa, untuk kendaraan angkutan sekolah saja baru punya tiga. Itupun kalau tidak salah merupakan warisan dari bupati sebelumnya," kata dia.
Baca Juga
Kemudian, Hidayat membeberkan, untuk langkah ke 2 itu menyangkut dengan pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis yang terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal memiliki satu ambulan, satu dokter, bidan perawat berbasis online (layanan oncall). Serta, jaminan perawatan kesehatan di 9 rumah sakit bagi warganya.
"Untuk sektor kesehatan, yang sudah terwujud itu baru jaminan kesehatan bagi warganya. Itupun, melalui kerjasama dengan BPJS. Kalau untuk penyediaan Ambulan itu baru di sebagian desa, sedangkan untuk penyediaan dokter dan bidan oncall itu perwujudannya melalui pembangunan saung Ambu, itupun baru di beberapa desa saja," kata dia.
Hidayat pun mencotohkan poin lainnya dari 9 Langkah Melajutkan Purwakarta Istimewa itu. Di sektor infrastruktur misalnya, dalam janji kampanyenya Ambu Anne akan melanjutkan optimalisasi pengembangan infrastrutur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata.
Yakni, melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari yang tadinya 6 meter menjadi 9-12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang estetik. Selain itu, pengembangan bangunan pemerintah, masjid, musola, madrasah, sport center dan sarana olahraga di setiap desa, termasuk pengembangan jaringan listrik dan air bersih masyarakat.
"Untuk sektor infrastruktur, persentase perwujudannya baru beberapa persen saja, malah ada yang belum terwujud. Misalnya, terkait optimalisasi pengembangan infrastrutur jalan dengan cara penambahan lebar jalan kabupaten. Karena yang selama ini dilakukan, hanya sebatas perbaikan," seloroh dia.
Di sisi lain, dia mengernyitkan dahi dengan tagline Ambu Anne yang menyatakan di 2023 nanti adalah tahap penyempurnaan program kerjanya. Menurut dia, tagline tersebut sangat tidak cocok dengan keadaan sekarang, apalagi selama 4 tahun ini perwujudan 9 langkah melanjutkan Purwakarta Istimewa masih di bawah rata-rata.
"Penyempurnaannya bagaimana mau ke kejar, selama 4 tahun kemarin saja perwujudan dari programnya masih di bawah rata-rata. Jadi menurut kami sangat musthail terkejar setaun ini," tambah dia.
Hidayat menambahkan, terkait capaian kinerja Anne-Aming selama memimpin Purwakarta, belum lama ini menjadi salah satu poin dalam pembahasan anggaran di dewan. Bahkan, pihaknya juga telah memanggil jajaran eksekutif untuk menjelaskan perihal capaian kinerja terebut.
Dibagian lain, beberapa waktu lalu Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman sempat menyampai jika pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum bisa berjalan optimal.
Bukan tanpa alasan, karena adanya pandemic covid-19 yang tengah berlangsung sejak akhir Maret 2020 lalu. Imbasnya, banyak program kerja tertunda akibat adanya peralihan anggaran.
Dia menjelaskan, sebelum pandemic Covid, tercatat ada empat program yang menjadi misi Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika selama memimpin wilayah ini. Satu di antara misi tersebut, yakni berupaya meningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal dan pengembangan pariwisata berwawan lingkungan yang berkelanjutan.
"Namun, di tengah pandemi kemarin Pemkab Purwakarta terpaksa harus melakukan perubahan misi pembangunan yang sebelumnya telah tertuang dalam RPJMD tersebut. Sehingga, banyak program kerja yang belum terealisasi atau tertunda akibat adanya peralihan anggaran," ujar Aep. (K60)
