Bisnis.com, BANDUNG—Rencana penerapan pembelian pertalite dan dexlite memakai aplikasi MyPertamina disikapi dengan keras oleh DPD Organda Jawa Barat.
Ketua DPD Organda Jawa Barat Dida Suprinda mengatakan jika kebijakan tersebut diberlakukan pada angkutan pribadi pihaknya mendukung mengingat jumlah kendaraan pribadi di Jawa Barat mencapai 80 persen.
“Angkutan umum itu sedikit dibandingkan pelat hitam. Nah, selanjutnya kalau ini berlaku untuk angkutan umum ini tidak rasional menurut saya. Karena apa? Karena angkutan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat menengah ke bawah,” katanya di Bandung, Kamis (30/6/2022).
Namun jika angkutan umum juga harus membeli dengan aplikasi, pihaknya berharap pembatasan pembelian disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan tiap unit angkutan umum.
“Jangan sampai kebutuhan 10 liter dikasih lima liter, ya mampus lah mereka,” katanya.
Dida menilai kebijakan ini mesti disosialisasikan lebih panjang agar masyarakat paham tujuan pemerintah. Menurutnya jangan sampai kebijakan ini mirip dengan pergantian premium pada pertalite beberapa waktu silam. Terlebih pihaknya mengaku belum dirangkul dalam sosialisasi.
“Nah, dengan adanya ini. Kami memohon pemerintah arahan ke mana. Tolong edukasi dan sosialisasi kepentingan pemerintah ini. Kalau untuk angkutan pribadi silakan saja. Belum ada sosialisasi selama ini. Kami tahu dari pemberitaan,” ujarnya.
Menurutnya para pengusaha angkutan umum di daerah sudah banyak yang berteriak menolak kebijakan tersebut. Terlebih pemakaian aplikasi membutuhkan sarana pendukung seperti ponsel pintar.
Kami berharap, aturan itu sosialisasi asas manfaatnya apa. Untuk masyarakat, kerugian negara bagiamana dan lainnya. Harus dikaji lah. Harapan kami. Bahwa angkutan umum dikecualikan. Iya, tidak pakai kuota atau pembatasan dan aplikasi. Karena Android, tidak semua memiliki di daerah. Di perkotaan oke lah,” tuturnya.
