Bisnis.com, BANDUNG - Bank Indonesia Jawa Barat mendukung penuh kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengakselerasi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eksrem.
Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Juni ini diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Kalau Penghapusan Kemiskinan Ekstrem itu harus menjadi perhatian bersama, karena menyangkut masa depan Indonesia," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto kepada Bisnis, Selasa (14/6/2022).
Menurutnya, seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat baik Gubernur maupun bupati dan wali kota memiliki semangat yang besar untuk mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem. Hanya saja memang dibutuhkan peran serta seluruh pihak untuk mengakselerasi capaian ini.
Salah satu yang menjadi masalah besar dari kemiskinan ekstrem adalah menurunnya daya beli masyarakat lantaran ketidakmampuan mendapatkan penghasilan ataupun disebabkan tingginya harga bahan pokok yang ada di masyarakat.
Dampak yang nyata yang dialami oleh keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem adalah masalah stunting. Menurutnya hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata lantaran hal ini menyangkut generasi masa depan bangsa.
Baca Juga
"Kemiskinan ekstrem salah satu bentuknya adalah anak-anak yang kurang beruntung, misalkan masalah stunting dan jangan menyepelekan itu, karena anak-anak sekarang, sekian tahun lagi itu menjadi besar dan pilihannya menjadi dua, apakah menjadi potensi untuk meningkatkan kontribusi terhadap kehidupan atau menjadi beban," jelas Herawanto.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah bisa memberikan edukasi dan juga upaya lain untuk terus menciptakan lapangan pekerjaan demi memutus rantai kemiskina di daerah.
Herawanto menyontohkan, saat ini sangat banyak sekali peluang usaha yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hanya saja lantaran ketidaktahuan cara mengoptimalkan potensi tersebut menjadikan si kaya menjadi lebih kaya sedangkan si miskin tetap dengan kemiskinannya.
"Itu yang kami lihat, sebenarnya peluang ada, tapi kami tidak tahu yang harus dilakukan, karena memang tidak ada informasi itu," ungkapnya.
Di samping itu, pemerintah juga dengan kebijakannya bisa terus menghadirkan lapangan pekerjaan serta menekan harga bahan pokok agar tidak terus melambung tinggi. Selain itu, Bantuan sosial juga menurutnya walaupun masih terus digelontorkan, harus membantu meningkatkan daya beli masyarakat sembari upaya mengontrol harga bahan pokok dilakukan.
"Profil fiskal kita kan masih ketat, sehingga ruang untuk memberikan bantuan yang lebih jauh, itu sulit. Walaupun Bansos tetap ada, tapi tetap begitu saja.Ke depan kalau perekonomian semakin bergerak, akan makin memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan dunia usaha untuk membuka lapangan pekerjaan," imbuhnya.
Dengan demikian, hal yang paling tepat di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, hal yang paling realistis dilakukan adalah dengan mengedukasi dan mendampingi para penyandang kemiskinan ekstrem untuk mengenal potensi dan peluang usaha hingga ia terlepas dari kemiskinannya.
"Bagaimana memberdayakan suatu keluarga untuk perekonomiannya menjadi bergerak, makanya perlu melengkapi keluarga-keluarga pengetahuan bagaimana menghasilkan uang atau apapun yang menghasilkan penghasilan," tandasnya. (K34)
