Bisnis.com, BANDUNG — Program Petani Milenial yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan tidak melupakan regenerasi penting di keluarga petani. Langkah ini juga sesuai dengan tuntutan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar R Eka Perwira mengatakan Program Petani Milenial yang pembahasannya sudah bergulir sejak 2020 dan diluncurkan pada Maret 2021 memberikan peluang yang lebih luas bagi peserta tak hanya di sektor pertanian, namun juga berhubungan dengan sektor agribisnis dari mulai kehutanan, perikanan dan kelautan, perkebunan hingga peternakan.
“Petani milenial itu branding saja. Inti kegiatan sebenarnya adalah adalah mendorong anak muda mau masuk ke wilayah agrikultur untuk mau masuk ke wilayah produk-produk baik pangan atau nonpangan,” katanya.
Komisi II yang merupakan mitra OPD rumpun pertanian mengaku sudah melihat langsung perkembangan Program Petani Milenial di lapangan, seperti Sukabumi dan Cianjur.
“Jadi kalau lihat dari yang sudah berjalan memang beberapa misalnya cukup banyak di Cianjur, itu ke arah hortikultura kemudian di Sukabumi ada yang ke arah kehutanan seperti jamur, lalu peternakan seperti kelinci dan burung puyuh,” tuturnya.
Menurutnya program ini baik, mengingat Pemerintah Pusat pun memiliki program yang sama sejak lama bahkan sudah bisa mengirim petani ke mancanegara. Eka mengaku Jawa Barat saat menyusun program ini tidak dibekali oleh APBD pada awalnya, anggaran baru dipersiapkan matang pada APBD 2022.
“Baru tahun ini anggarannya betul-betul dipersiapkan,” katanya.
Pihaknya mengaku meski program ini baik, namun jika bicara kuantitas target jumlah peserta tidak sebanding dengan jumlah petani yang ada di Jawa Barat sebanyak 3,2 juta orang.
“Sementara target petani milenial ini hanya 5.000 bahkan per hari ini secara efektif belum mencapai 1.500,” ujarnya.
Menurutnya Pemprov Jawa Barat Karena dalam Perda No 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diamanti untuk melakukan kaderisasi petani mengingat usia petani di Jawa Barat sudah relatif, di atas rata-rata 40 tahun. “Jadi harus ada regenerasi, karena kalau tidak akan terus berkurang, bahkan tidak ada lagi penerus petani di Jawa Barat,” katanya.
Eka berharap agar amanat ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain menjadikan Program Petani Milenial berjalan sukses. Mengingat Perda juga mengamanatkan bahwa kaderisasi harus diciptakan ekosistemnya, salah satunya dengan mendidik anak-anak petani.
“Jadi mereka harus diberikan beasiswa untuk masuk ke sekolah pertanian. Sehingga nanti regenerasi yang terjadi petani berikutnya adalah petani dari keluarga petani, kulturnya petani, sudah biasa hidup bertani namun dengan kemampuan dan pengetahuan yang lebih canggih,” paparnya.
“Regenerasi petani ini harus jadi lebih dari sekedar kemandirian, dan harus jadi suatu yang skalanya besar, bukan dalam skala ribuan tapi jutaan. Ini tidak bisa dilakukan kalau pemerintah tidak membangun ekosistemnya,” pungkasnya.
Bisnis Indonesia perwakilan Jawa Barat menggelar Program Jelajah Petani Milenial Juara. Perjalanan jurnalistik ini turut didukung oleh Humas Jabar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Dinas Kehutanan Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dinas Perkebunan Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, dan Bank BJB.
