Bisnis.com, GARUT - Pegiat lingkungan yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Peduli Panas Bumi (AMPIBI) Jawa Barat mendesak pemerintah dan investor, terkait tata kelola lingkungan berkelanjutan dalam rencana pengelolaan empat titik Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) di Jawa Barat.
Koordinator AMPIBI Jabar Yudi Indratno mengatakan, ada empat WKP yang ada di Jawa Barat, yaitu WKP Gunung Papandayan, Tampomas, Ciremai dan Halimun Salak. Seluruh kawasan tersebut sangat dilirik para investor.
"Sangat dipastikan akan segera digarap oleh pemerintah dengan melibatkan investor pengelola pembangkit listrik panas bumi. Kami mengingatkan agar pengelolaan WKP tersebut memperhatikan tata kelola lingkungan berkelanjutan," kata Yudi, Kamis (2/9/2021).
Yudi mengatakan, empat WKP tersebut sebagian besar berada di lokasi hutan konservasi berstatus Cagar Alam dibawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, kepanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jawa Barat.
Diharapkan, pemanfaatan panas bumi tidak sampai menganggu fungsi kawasan sebagai hutan konservasi. Di Papandayan contohnya, ada tujuh satwa lindungi yang nyaris punah di kawasan tersebut.
"Hutan-hutan konservasi yang akan dijadikan tempat pemanfaatan panas bumi, saat ini kondisi vegetasi dan keanekaragaman hayatinya cukup baik," katanya.
Yudi menyebutkan, tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Jawa Barat, terbilang cukup tinggi. Hal tersebut terjadi lantaran Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, sehingga banyak alih fungsi lahan.
Tingginya deforestasi dan degradasi hutan ini, kata Yudi, mengakibatkan keseimbangan lingkungan terganggu. Dampak paling jelas dari terganggunya keseimbangan lingkungan adalah, banyaknya bencana alam di Jawa Barat mulai dari banjir, longsor dan bencana lainnya.
Pemanfaatan panas bumi bukan tidak boleh dilakukan, namun dalam pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan berkelanjutan.
"Bencana alam ini harusnya jadi pengingat terganggunya keseimbangan alam akibat deforestasi dan degradasi hutan. Bukan kita menolak pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan konservasi, tapi perhatikan tata kelola lingkungannya agar keseimbangan terjaga,” katanya.
