Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Backlog Masih 2 Juta, Jabar Dorong Pemanfaatan FLPP

Disperkim Jabar saat ini mendorong program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengurangi backlog.
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, BANDUNG--Angka backlog atau kebutuhan perumahan warga Jawa Barat masih mencapai angka 2 juta unit lebih.

Kadis Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Indra Maha mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengurangi backlog. 

"Backlog kita sekitar 2 jutaan kalau untuk Jawa Barat," katanya Jumat (25/7/2025).

Karena itu Indra menilai FLPP harus terus didorong oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota karena program ini bisa jadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan warga akan perumahan.

"Kita kan mendorong, artinya ada program dari Tapera. Nah FLPP, itu kan bagaimana kita bisa sampai ke seluruh unsur masyarakat. Sayang kalau kita program yang baik ini, tidak bisa diserap di Jawa Barat. Jadi itu tugas kita," tuturnya.

Indra mengaku belum menghitung berapa banyak angka backlog yang bisa berkurang jika program FLPP terserap maksimal."Ya itu kita lihat aja berapa banyak.Mudah-mudahan kita bisa kurangi. Kita kan beriringan dengan programnya kementerian," katanya.

Saat ini Kementerian Perumahan Rakyat masih mengoptimalkan program tersebut di wilayah Subang, Majalengka, Depok dan Cianjur juga Sumedang. Indra berharap daerah tersebut juga optimal menyerap program ini.

"Kita masih pendataan ya. Kita harapkan data dari mereka kita bisa tahu. Supaya kita dalam merumuskan halnya lebih tepat," ujarnya.

Pemerintah Pusat melalui BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025. Dalam skema tersebut, Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi sebesar 25% atau setara dengan 90.000 hingga 100.000 unit rumah subsidi.

Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ada beberapa hal khususnya di Jawa Barat, yang terlewatkan dalam pengelolaan pembangunan perumahan, yakni kebutuhan rumah meningkat namun tanah semakin sempit.

"Lewat pembiayaan mikro perumahan nanti masyarakat yang sudah memiliki tanah atau RTLH namun ingin membangun dan merenovasi rumah bisa menggunakan "Pembiayaan Home" dengan angsuran yang ringan. Ini harus benar-benar dimanfaatkan," katanya


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro