Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Riau menggandeng BUMD PT Migas Hulu Jabar (MUJ) untuk belajar mengenai seluk beluk pengelolaan participating interest (PI) migas.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau Indra Agus Lukman mengatakan pihaknya melakukan studi banding ke MUJ dalam rangka mematangkan rencana Riau mendapatkan PI dari Blok Siak. Di Indonesia ada dua daerah yang sudah lebih dulu mendapatkan PI dari pengelolaan migas yakni Jawa Barat dan Kalimantan.
“Kita belajar ke Jawa Barat, bagaimana pengelolaannya ke depan,” katanya di Bandung, Selasa (2/3/2021).
Menurutnya untuk urusan peraturan dan perhitungan PI pihaknya tidak memiliki masalah, namun urusan PI dikelola secara baik dan melahirkan bisnis non PI seperti yang dilakukan MUJ menurutnya layak dijadikan contoh.
“Seperti bagaimana membesarkan BUMD, dari awalnya hanya mendapat [PI] sekian hingga berkembang ke usaha yang lain,” ujarnya.
Riau sendiri sudah memiliki dua BUMD yang berperan sebagai kontraktor kontrak kerja sama (K3S) SPR Langgak dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang mengelola Blok CCP. Menurutnya pengalaman dua BUMD tersebut sejauh ini hanya urusan menjadi kotrakttor SK3S.
“Untuk PI memang sama-sama dulu [dengan Jabar], dulu saat offshore itu kewenangan mutlak provinsi tinggal share ke kabupaten/kota. Kalau di daratan, dia harus ikut dulu, harus berkumpul dulu para bupatinya, tercecer ini lama, jadi otomatis kami harus belajar dari yang lebih dulu,” ujarnya.
Dari 10 kabupaten di Riau, hanya dua kabupaten yang tidak mendapatkan cuan dari pengelolaan blok migas karena tidak dilewati reservoir. PI Siak sendiri mencakup empat kabupaten. Indra mengaku pemahaman kabupaten/kota pada PI masih mengacu pada ketentuan terdahulu dimana daerah bisa ikut terlibat asal mengucurkan dana penyertaan atau modal.
“Sekarang tidak perlu modal tapi diwadahi provinsi, itu yang harus diselaraskan,” katanya.
Riau kini tinggal menunggu eksekusi PI dari pemerintah pusat. Seluruh persyaratan menurutnya sudah ada di meja SKK Migas.
Diretur Utama PT MUJ Begin Troys mengatakan sebagai BUMD yang menjadi pionir mengelola PI dari blok Offshore Northwest Java (ONWJ) pihaknya terbuka dan selalu siap memberi masukan dan berbagi pengalaman pada daerah lain yang tengah mendorong proses PI.
“Bagi MUJ merupakan kehormatan bisa sharing berbagi pengalaman pada daerah lain,” katanya.
PI yang diraih MUJ juga datang dari proses panjang pihaknya bersama pemegang saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 2,5 tahun. MUJ menurutnya baru mendapatkan PI 2017, 2018 sekaligus pada 2019.
Mendapat suntikan modal sebesar Rp35 miliar, MUJ kini mengelola PI dengan mengembangkan usaha lewat dua anak perusahaan yakni PT MUJ ONWJ dan PT Energi Negeri Mandiri (ENM). Dalam angka, MUJ meraih pendapatan Rp262 miliar sepanjang 2020. Terdiri dari pendapatan PI Rp201 miliar dan Non PI Rp61 miliar.
“Kami mengelola dengan 56 karyawan, dari pengelolaan PI bisnis kami bisa mendorong kenaikan pendapatan pada 2020 sebesar 23 persen, targetnya ini akan terus naik,” tuturnya.
Begin juga mewanti-wanti agar dana PI dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh korporasi, tak hanya menambah pasokan ke pendapatan asli daerah dia juga menekankan pentingnya dana PI dikelola secara transparan dan profesional. Dalam dua tahun terakhir MUJ menurutnya juga sudah mendapat peringkat AA atau BUMD berkategori sehat. “Ini sudah standar BUMN,” ujarnya.
Dana PI sendiri dikelola secara profesional untuk mengelola bisnis non PI. Pihaknya menunjuk kinerja PT ENM yang menggarap bisnis kegiatan jasa penunjang migas dan Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE).
Pihaknya layanan ketenagalistrikan Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply (DRUPS) 10 MVA untuk mendukung operasional industri di sektor hulu migas milik Pertamina EP Asset 5, di Tanjung, Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, pengadaan 4 Unit Mobile Rig 550 HP bersama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (Petrodril) yang memiliki workshop di Dawuan, Purwakarta, Jawa Barat untuk kebutuhan hulu migas.
MUJ mengukuhkan usaha di bidang energi terbarukan melalui sinergi BUMD yakni Bersama PT Tirta Gemah Ripah (Tirta Jabar) dengan melakukan kerja sama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cirompang di Kabupaten Garut.
Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik di wilayah Garut Selatan. “Setelah kita menjalankan beberapa usaha di tahun 2020 di tengah tantangan pandemi, kini kita ingin kembali ‘lari’ dan menatap optimis beberapa pengembangan usaha di luar PI pada tahun 2021,” katanya.
