Bisnis.com, SUMEDANG — Pemerintah Kabupaten Sumedang memastikan iklim investasi di wilayah tersebut nyaman karena urusan pelayanan sudah solid dan terpadu.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pihaknya menjamin investasi di wilayah tersebut dipermudah dengan standar yang baik usai berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Perizinan di kami itu paling lama 5 hari,” katanya kepada tim Jelajah Metropolitan Rebana Bisnis Indonesia di Sumedang, Rabu (24/2/2021).
Menurutnya seluruh urusan yang menyangkut pelayanan publik termasuk perizinan pada investor dipermudah. MPP Sumedang menyatukan ratusan jenis perizinan dalam layanan yang ringkas juga serba digital.
“Perizinan itu diberikan kesempatan masyarakat mencetak sendiri, bagi yang awam bisa mendapat pendampingan dari petugas khusus,” kata mantan Anggota DPR RI tersebut.
Dony mencontohkan pembuatan e-KTP yang melibatkan PT Pos Indonesia. Menurutnya warga tidak perlu menunggu hasil jadi e-KTP karena PT Pos akan mengirimkan hasilnya ke rumah warga.
“Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik kami bahkan bisa menggungguli Banyuwangi,” ujarnya.
MPP juga memberikan informasi yang lengkap terkait peruntukan lahan di kawasan peruntukan industri (KPI) Buah Dua-Ujung Jaya-Tomo (Butom) dengan sistem digital yang terintegrasi.
“Masalah perizinan juga bisa diselesaikan cepat lewat pantauan di Command Center, untuk Butom sedang kami perbaharui terus,” ujarnya.
Sumedang tak hanya fokus pada investasi industri namun akan diperkuat dengan potensi pariwisata. Donny memastikan pihaknya sudah menggandeng Indonesia Tourism Development Center (ITDC) untuk pengembangan pariwisata seiring rencana pengembangan kawasan industri.
“Dukungan infrastruktur sudah kami siapkan,” ujarnya.
Bisnis Indonesia kembali menghadirkan tim Jelajah Metropolitan Rebana yang akan mengupas peluang dan tantangan investasi di wilayah Sumedang, Majalengka, Subang, dan Purwakarta. Program berkala ini disponsori oleh PT Pos Indonesia (Persero), Astra Isuzu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, PT Migas Hulu Jabar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jabar, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, JNE, dan eFishery.
