Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Duh, 14 Daerah di Jabar Belum Bentuk Komite Pemulihan Ekonomi Daerah

Aksi pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi belum sepenuhnya direspons serius oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bisnis.com, BANDUNG — Aksi pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi belum sepenuhnya direspons serius oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Terlihat dari masih belum terbentuknya komite pemulihan ekonomi daerah di sejumlah daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembentukan tim pemulihan ekonomi daerah terbukti memberi hasil yang cukup signifikan di masa pandemi. Namun dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, yang sudah membentuk baru 50 persen daerah.  “Sudah hadir di 13 kota kabupaten, ada PR lagi di 14 kota kabupaten yang belum,” katanya di Bandung, Senin (8/2/2021).

Meski tidak melansir daerah mana saja yang belum membentuk komite pemulihan ekonomi, Ridwan Kamil memastikan ekonomi Jawa Barat mulai menunjukan perbaikan karena sumbangsih tim yang dibentuk menyerupai pemerintah pusat tersebut. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada akhir tahun lalu tercatat jauh lebih baik dibanding Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kecepatan presentasi lebih tinggi dari nasional. Mudah-mudahan tahun ini semua membaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar mengukuhkan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (5/10/2020).

Pengukuhan ini sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020. Dengan adanya Komite Kebijakan tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar menjadi tidak berlaku.

Adapun Komite Kebijakan diketuai oleh Gubernur Jabar. Wakilnya yakni Panglima Kodam/III Siliwangi, Panglima Kodam Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Ketua DPRD, Kajati Jabar, Wakil Gubernur Jabar, serta para Wakil Ketua DPRD Jabar.

Dewan pakar terdiri dari akademisi di bidang epidemiologi hingga ekonomi serta ahli lainnya. Sementara Ketua Pelaksana Komite Kebijakan dijabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja.

Merujuk Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat, Komite Kebijakan di Jabar membawahi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar dengan Ketua Harian Daud Achmad dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jabar dengan Ketua Harian Ipong Witono.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper