Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan bisa membangun 44 menara apartemen transit untuk buruh dan pekerja hingga 2030. Tapi dalam perjalanan, realisasi menemui banyak kendala.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan target pembangunan apartemen transit dirancang untuk menutup kesenjangan hunian buruh yang masih tinggi. “Soal perumahan kewenangan ada di pemerintah daerah, provinsi berusaha menjalankan kebijakan reduksi kesejangan perumahan, jadi fokusnya pada hunian vertikal,” katanya kepada Bisnis, Selasa (13/10).
Dalam rancangan pembangunan hingga 2030, Pemprov menurutnya menargetkan bisa membangun hingga 44 menara apartemen transit. Target ini selaras dengan tingkat kebutuhan buruh akan hunian yang bisa ditinggali sementara namun lokasinya tidak jauh dari industri. “Sampai 2030, targetnya ada 44 tower tersebar di beberapa titik,” ujarnya.
Tahun ini, pihaknya sudah merencanakan pembangunan apartemen transit di Kabupaten Purwakarta untuk menambah 4 titik apartemen transit yang sudah ada di Kabupaten Bandung (Rancaekek dan Solokan Jeruk), Kota Bandung (Ujung Berung), Kabupaten Bandung Barat (Batu Jajar). Namun harus dilanjutkan pada 2021 karena tahun ini anggaran terkena refocusing penanganan Covid-19.
Proyek apartemen transit untuk PNS yang berada di Gedebage, Kota Bandung pun belum bisa dikerjakan. Meskipun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membiayai anggaran pembangunan apartemen setinggi 11 lantai tersebut.
“Dari pusat sudah ada, tapi kita tidak bisa kerjakan karena anggaran untuk pematangan lahan dan lain-lain refocusing, jadi dari PUPR di-drop saja,” paparnya.
Boy mengaku kebutuhan pekerja akan apartemen transit tinggi. Menurutnya dari 4 lokasi yang sudah ada, rata-rata hunian mencapai angka 80 persen, bahkan ada lokasi yang sampai memiliki daftar tinggi calon penghuni. “Di Solokan Jeruk ada satu menara yang belum dihuni karena belum serah terima dari PUPR,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (UPTD P3JB) Aida Fitriyani mengatakan tingkat okupansi 4 apartemen transit di Bandung Raya rata-rata mencapai 97,6 persen. “Okupansi masih tinggi, angka 97,6 persen itu kami ambil rata-rata,” katanya pada bisnis.
Sebanyak 4 titik apartemen transit menurutnya diperuntukan tak hanya buruh. Ujungberung misalnya, bisa disewa dan dihuni oleh PNS dan non PNS. Sementara apartemen transit Batujajar dikhususkan untuk buruh seperti halnya Solokan Jeruk dan Rancaekek. “Angka waiting listnya juga tinggi,” ujar Aida.
Dia mencatat, waiting list di Batujajar yang memiliki satu menara kembar saat ini sudah mencapai 500 kepala keluarga. Tempat yang strategis menjadikan apartemen transit ini diminati masyarakat. Sementara untuk Ujungberung, pekerja non PNS dan PNS yang antri untuk masuk kini mencapai 100 kepala keluarga.
Aida sendiri memastikan minat tinggi kaum buruh dan pekerja menghuni apartemen transit tidak serta merta memuluskan tetap harus memenuhi syarat. Kriteria yang harus dipenuhi antara lain calon penguni belum memiliki rumah atau tempat tinggal, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki batas pendapatan tertentu. “Saat ini ada 1100 penghuni apartemen transit,” katanya.
Apartemen transit juga diminati mengingat fasilitas yang didapat oleh penghuni terbilang mumpuni. Dari mulai sarana air bersih dan pengelolaan limbah, fasilitas listrik, sarana ibadah hingga taman bermain. “Dari minat yang tinggi, artinya kebutuhan akan apartemen transit ini belum bisa memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
