Bisnis.com, BANDUNG — Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Barat untuk penanganan Covid-19 mencapai sebesar Rp4,5 triliun, yang digunakan untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Nanin Hayani Adam melaporkan, anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 sudah terealisasi sebesar Rp2,3 triliun.
"Untuk penanganan kesehatan Rp423 miliar, untuk jaring pengaman sosial yaitu sebesar Rp1,8 triliun," kata Nanin di Bandung, Jumat (4/9/2020).
Salah satu jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial (bansos) provinsi berupa tunai dan nontunai senilai Rp500.000. Penyerapan bansos bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan risiko lonjakan kemiskinan dan pengangguran di tengah pandemi Covid-19.
Nanin mengatakan, penyesuaian anggaran BTT intens dilakukan. Hingga kini, sudah ada pergeseran anggaran sampai lima kali. Menurut ia, perubahan perencanaan anggaran BTT terus disesuaikan dengan kondisi penanganan Covid-19.
"Kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi berakhir. Di bidang kesehatan, pembelian kebutuhan penanganan Covid-19 terus berjalan. Di jaring pengaman sosial, data terus bergerak. Maka, kami harus menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kondisi tersebut," ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar Berli Hamdani mengatakan, pos terbesar anggaran BTT di bidang kesehatan dimanfaatkan untuk pengadaan perlengkapan tes Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan, dan bahan habis pakai laboratorium.
"Saat awal pandemi, permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan barang di pasaran dan tingginya harga barang," ucap Berli.
Anggaran BTT kesehatan dimanfaatkan juga untuk pemenuhan operasional pusat isolasi pasien Covid-19, baik pusat isolasi rumah sakit rujukan maupun nonrumah sakit. Selain itu, anggaran BTT kesehatan digunakan untuk meningkatkan kapasitas pengetesan (testing) metode uji usap (swab test) Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Untuk mengejar standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) melakukan swab test kepada 1 persen penduduk, kami memerlukan mesin PCR dan perlengkapan tes seperti bahan habis pakai laboratorium," kata Berli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
