Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menyambut investor masuk melalui kemudahan fasilitas perizinan, potensi tenaga kerja produktif dan kawasan industri kelas dunia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara mengatakan pihaknya. menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia jadi tujuan relokasi perusahaan-perusahaan yang hengkang dari China.
“Potensi Jawa Barat besar, penduduk besar, tenaga kerja produktif banyak, dan masih ada daerah-daerah yang biaya tenaga kerja kompetitif dan perizinan tidak sulit karena sudah online,” kata Noneng, Kamis (16/7/2020).
Untuk itu, saat ini DPMPTSP terus melakukan promosi investasi dengan menemui sejumlah investor di luar negeri melalui pertemuan secara daring. Sampai saat ini pihaknya sudah melakukan penjajakan dengan perwakilan dari 5 negara.
“Beberapa waktu lalu virtual business meeting dengan Malaysia khusus mengenai agrobisnis. Ini berlanjut terus, minggu depan Turki mereka sudah ada jadwal, sudah deal untuk bertemu,” ujarnya.
Menurut Noneng, pihaknya akan terus mendampingi para calon investor tersebut hingga merealisasikan investasinya. “Investor-investor di Jawa Barat akan ditindaklanjuti pendampingannya hingga pembangunan fisik, karena ada fungsi pengawasannya di kami. Jika ada masalah yang menghambat usaha mereka, kami minta laporan dari mereka,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Ia juga mengungkapkan Provinsi Jawa Barat menjadi destinasi investasi nomor satu di Indonesia sepanjang 2019.
“Kami punya skenario untuk menggerakkan kembali ekonomi di Jawa Barat. Kami mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mengerakkan ekonomi,” katanya.
“Kami yakin melalui rencana optimistis kami bahwa pertumbuhan ekonomi kami tidak akan ada di bawah nol persen, kami yakin akan ada di antara 2 sampai 2,5 persen pertumbuhan ekonomi pada Desember 2020 nanti,” harapnya.
Kendati demikian, menggaet investor yang ingin merelokasi investasi dari China tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maklum, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam maupun Thailand yang menyiapkan berbagai daya tarik untuk menampung relokasi investasi dari China.
Oleh karena itu, Pemerintah dinilai perlu memberi insentif yang bersifat tailor-made seperti pajak, cukai, maupun regulasi non-fiskal lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri. Hal ini menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing industri untuk menggaet relokasi investasi dari China.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menyayangkan Indonesia tidak mampu menggaet 33 perusahaan asal Tiongkok yang melakukan relokasi pada 2019. Oleh karenanya pada Selasa (30/6) lalu ia memerintahkan pada menteri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi industri dari sejumlah negara yang akan masuk ke Indonesia.
"Saya tidak mau lagi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok keluar lagi. Jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia," tegas Jokowi.
