Bisnis.com, CIREBON– Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa peran pemerintah daerah dalam menyalurkan data yang akurat mengenai UMKM, sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM pulih di masa pandemi.
Pemerintah daerah menjadi pihak yang mengetahui karakteristik UMKM di tempat mereka. Dengan data akurat yang diberikan maka bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada UMKM menjadi tepat sasaran.
Di samping itu, sambungnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan UMKM binaan pemerintah daerah, agar masyarakat membeli kebutuhan mereka dari UMKM melalui program bantuan non tunai yang digagas oleh pemerintah daerah.
“Kalau dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini kan selama ini sebagian besar terpusat pada pemerintah pusat. Bagaimana meracang agar distribusi BLT bisa masuk ke konsumen atau masyarakat miskin yang menerima, juga membangkitkan UMKM ini kan bergantung pada Pemda,” kata Faisal kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Dia berpendapat bahwa selama ini bantuan tunai yang diterima oleh masyarakat miskin digunakan untuk belanja kebutuhan di toko-toko ritel besar, sehingga arus kas keuangan di UMKM tidak bergerak.
Padahal, jika terdapat sebuah program yang mengharuskan penggunaan BLT hanya untuk belanja konsumsi di UMKM tertentu, maka UMKM di daerah akan terselematkan.
“Jika pemerintah daerahnya berinisiasi supaya UMKM ini naik, bisa dengan mengarahkan produk yang dibeli adalah barang produksi UMKM lokal. Misalkan pemerintah daerah menunjuk satu outlet untuk penyaluran bantuan uang tunai, yang kemudian dihubungkan dengan produk-produk UMKM lokal,” kata Faisal.
Sekedar catatan, selama periode 22 Juni - 26 Juni, Bisnis Indonesia melakukan penulusuran di kawasan Segitiga Rebana (Subang-Majalengka-Cirebon) untuk menggali potensi di kawasan tersebut, termasuk UMKM.
Beberapa UMKM yang dikunjungi di sini adalah Nasi Lengko H. Barno, tempat pengelolaan ikan asin dan pengelolaan garam kecantikan.
Adapun program Jelajah Rebana ini terlaksana berkat dukungan dari banyak pihak, a.l. Pemprov Jabar, Pemkab Majalengka, Bank BJB, PT Migas Hulu Jabar (MUJ), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, BIJB, Disparbud Jabar, JNE, XL dan Telkomsel.
