Bisnis.com, BANDUNG - Kebijakan relaksasi kredit sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di tengah pandemi corona diprediksi akan mengoreksi kinerja BUMD keuangan yang sahamnya dimiliki Pemprov Jawa Barat.
Kepala Biro Investasi dan BUMD Jabar Noneng Komara mengatakan sejak kasus penyebaran ini ramai pihaknya sudah meminta pada 40 BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov Jawa Barat untuk menginventarisir dampak kasus ini pada bisnis mereka.
“Kami meminta rencana mitigasi resiko bisnis mereka akibat corona,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/3/2020).
Menurutnya sejumlah BUMD dipastikan harus merevisi rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) triwulan IV lalu. BUMD yang bergerak di bidang perbankan seperti BJB dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dipastikan harus mengoreksi angka kredit mereka usai kebijakan relaksasi kredit lahir.
“BPR terutama, nonperforming loan [NPL] nilainya pasti akan meningkat, artinya mereka harus mengubah RKAP. Kelihatannya target di BUMD sektor perbankan tidak akan tercapai, jadi harus ada perubahan rencana dan upaya mitigasi,” tuturnya.
Pemprov Jabar sendiri saat ini memiliki saham di 15 BPR dan 14 lembaga keuangan mikro (LKM). Noneng memprediksi keuntungan yang dihasilkan BPR dan LKM pada 2019 lalu, kemungkinan akan merosot pada 2020 ini.
“Kalau kayak BPR dan BJB itu terkena langsung [relaksasi kredit], mudah-mudahan tidak jadi rugi. Tapi NPL pasti terganggu,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
