Bisnis.com, SUKABUMI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat jumlah data sementara kerusakan rumah akibat gempa bumi yang terjadi pada Selasa (10/3) hingga Rabu, (11/4) mencapai 547 unit.
"Saat ini BPBD terus melakukan pemutakhiran data agar jumlahnya valid, nantinya hasil pendataan petugas di lapangan akan diverifikasi sesuai klasifikasi kerusakan," kata Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono di Sukabumi, Rabu (11/3/2020).
Berdasarkan informasi yang dihimpun ratusan rumah yang rusak tersebut tersebar di lima kecamatan yakni Parakansalak sebanyak tujuh unit, Kalapanunggal sebanyak 126 unit, Kabandungan 324 unit, Cidahu 36 unit, Warungkuara satu unit dan Cikidang tiga unit.
Selain itu, untuk mempercepat proses mengevakuasi warga dan membersihkan sisa puing rumah yang rusak, ratusan petugas gabungan dari unsur BPBD, TNI, Polri dan sukarelawan dikerahkan. Kemudian untuk korban yang mengalami cedera seluruhnya sudah mendapatkan pengobatan.
Wabup Sukabumi juga mengapresiasi pekerja media massa yang cepat memberikan informasi serta petugas gabungan yang sejak Selasa malam sudah berada di lokasi untuk memberikan bantuan kepada para korban.
Kemudian untuk mempermudah mengevakuasi reruntuhan bangunan Pemkab Sukabumi sudah menurunkan satu unit alat berat.
Menurut dia pemutakhiran data pun terus berlanjut hingga mendapatkan jumlah yang benar-benar valid dan untuk warga yang terdampak bencana gempa berkekuatan 5,1 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Sukabumi mencapai 1.032 jiwa.
Saat ini petugas pun sudah mendirikan sejumlah tenda dan tempat-tempat mengungsi warga dan berbagai bantuan baik dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, sukarelawan dan sejumlah organisasi pun sudah mulai berdatangan.
"Bantuan darurat seperti selimut, pakaian, sembako dan lain sebagainya mulai disalurkan khususnya untuk warga yang rumahnya rusak berat atau tidak bisa dihuni lagi dan masyarakat terdampak lainnya," tambahnya.
Ia mengatakan agar data dan lokasi terdampak gempa tidak simpang siur pihaknya menyerahkan kepada BPBD agar satu pintu yang tujuannya untuk mengantisipasi tidak sinkrononnya data.
Untuk pemulihan tentunya akan dikoordinasikan dahulu dengan instansi terkait agar bisa diketahui kebutuhan apa yang mendesak bagi warga, demikian Adjo Sardjono.
