Bisnis.com, CIREBON - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Komisi 8, Selly Andriani Gantina, menyebutkan, permasalahan sosial di Kota Cirebon belum mampu ditangani oleh pemerintah daerah.
Di Kota Cirebon, kata Selly, menyimpan banyak masalah sosial yang setiap harinya terus bertambah, mulai dari aksi tawuran pelajar, gelandangan dibeberapa sudut kota, fakir miskin, anak-anak terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya.
Selly mengatakan, Komisi 8 DPR RI akan membantu pemerintah daerah untuk fokus membangun sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial, termasuk keagamaan.
”Masih banyak yang harus diperjuangkan sesuai dengan visi misi pak wali kota untuk mewujudkan Cirebon bersih, hijau ,dan tertib. Tentunya ini bisa bersinergi dengan program dari pemerintah pusat,” kata Selly di Balai Kota Cirebon, Kota Cirebon, Senin (9/4/2020).
Selly berharap, permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah dan dan diupayakan dapat dituntaskan. Sehingga nantinya, masyarakat di Kota Cirebon dapat merasakan aman dan kenyamanan.
“Pemerintah pusat juga kami dorong untuk memfasilitasi Dinas Sosial Kota Cirebon, dalam hal logistik maupun sarana prasarana yang selama ini, masih dianggap kurang dan perlu ada peningkatan atau mungkin penambahan,” katanya.
Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, mengatakan, penyebab tingginya masalah sosial di Kota Cirebon karena, kota tersebut menjadi pusat ekonomi di wilayah Ciayumajakuning. Sehingga banyak pendatang dari latar belakang berbeda yang datang mencari penghidupan.
Untuk PMKS di Kota Cirebon, pemerintah memastikan sebagian besarnya merupakan warga pendatang dari luar kota.
”Masalah sosial di Kota Cirebon sangat banyak. Ternyata kota ini dipantau langsung oleh pusat. Kami berharap seluruh pihak termasuk pemerintah pusat untuk sama-sama menuntaskan permasalahan ini,” katanya. (K45)
