Bisnis.com, BANDUNG — Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan hasil survei internal Partai Golkar terhadap calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2020 di Jabar.
Dedi menyebutkan ada sejumlah kader dan figur yang memiliki nilai tertinggi dalam survei dan berpotensi untuk diusung Golkar pada Pilkada di Jabar.
Di Pangandaran ada Adang berpotensi menjadi calon wakil bupati. Kemudian di Tasikmalaya, Iwan Saputra yang kini menjadi kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya memiliki nilai tertinggi dalam survei internal Golkar dan berpotensi diusung menjadi calon bupati Tasikmalaya.
Selanjutnya masih di Tasikmalaya, Ketua DPD Golkar Kabupaten Tasikmalaya Erry Purwanto berpotensi menjadi calon wakil bupati Tasikmalaya dari partai berlambang pohon beringin ini.
"Tetapi Pak Erry Purwanto anggota DPRD dan harus mundur dari jabatannya. Biasanya punya pertimbangan yang panjang," kata Dedi Selasa (18/2/2020).
Dedi melanjutkan, figur potensial calon bupati di dari Golkar dari Kabupaten Bandung cukup banyak. Misalnya, Dadang Supriatna dan istrinya, lalu Diding, dan tiga figur lainnya.
Sementara di Cianjur, calon bupati potensial dari Golkar adalah Ade Barkah yang kini menjabat ketua DPD Golkar Cianjur.
"Namun beliau sampai saat ini belum memutuskan maju walau surveinya tinggi," kata anggota DPR RI ini.
Menurut Dedi, selain Ade Barkah, ada kader lain yang berpotensi di Pilkada 2020 Cianjur, yakni bupati yang kini menjabat dan dari sayap partai, Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG).
Lalu di Kota Depok, Golkar juga memiliki calon potensial wakil wali kota, yakni Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi El Fouz.
Sementara di Karawang, potensial calon bupati dari internal Golkar cukup banyak, misalnya Sri, H Anda dan lainnya. Lalu berasal dari luar bukan pengurus partai, yakni H Aep.
Berikutnya di Indramayu, calon bupati potensial yakni ketua DPRD, Plt bupati dan anggota DPR RI.
Terakhir di Sukabumi, Golkar memiliki potensial calon bupati, yakni ketua DPD Golkar Sukabumi yang kini masih menjabat bupati, Marwan Hamami.
Menurut Dedi, para potensial calon kepala daerah itu nantinya diputuskan dalam rapat pleno masing-masing kota dan kabupaten. Kemudian hasil pleno itu diajukan ke DPD provinsi yang selanjutnya dibawa ke DPP. Nanti DPP yang akan memutuskan.
"Kalau April pendaftaran, maka bisa jadi Maret diusulkan dan muncul keputusannya," kata Dedi.
