Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Bandung Molor, Ini Alasannya

Pemerintah Kota Bandung masih mencari lahan untuk lokasi gedung pemerintahan baru. Rencananya gedung pemerintahan baru Kota Bandung akan dibangun ke daerah Bandung Timur atau tepatnya di Kawasan Gedebage seiring dengan pembangunan Bandung Teknopolis di kawasan tersebut.
Dea Andriyawan
Dea Andriyawan - Bisnis.com 12 Februari 2020  |  15:08 WIB
Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Bandung Molor, Ini Alasannya
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung masih mencari lahan untuk lokasi gedung pemerintahan baru. Rencananya gedung pemerintahan baru Kota Bandung akan dibangun ke daerah Bandung Timur atau tepatnya di Kawasan Gedebage seiring dengan pembangunan Bandung Teknopolis di kawasan tersebut.

Rencana pemusatan pemerintahan ini sudah dimulai sejak 2016 lalu dan ditargetkan bisa terealisasi 2018 lalu. Namun, hingga 2020 ini Pemkot Bandung nyatanya masih kesulitan untuk mencari lahan yang akan digunakan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappelitbang Kota Bandung, Andri Heru mengatakan tahun ini rencana tersebut masih terakmodasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Artinya (rencana) tidak kami ubah, saat ini memang masih ada kendala status lahan, lahannya masih lahan perorangan. Rencananya (akan dilakukan) di sebelah selatan Polda Jabar, tapi lahannya milik Summarecon," kata Heru di Balai Kota Bandung, Rabu (12/2/2020).

Sebelumnya, Pemkot Bandung sempat akan bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung untuk menukar lahan. Hanya saja ia mengakui prosesnya harus melalui Kementerian Agama.

"Prosesnya rumit, jadi eksekusinya sampai sekarang belum terealisasi," ungkap Andri.

Diakui Andri, membebaskan lahan puluhan hektare untuk lokasi pusat pemerintahan baru bukan perkara mudah. Diperlukan dorongan semua pihak termasuk dari pihak legislatif.

"Ya, perlu ada dukungan dari aspek politiknya, intinya dari pimpinan harus berkomunikasi dengan pihak legislatif," jelas dia.

Andri memastikan meskipun saat ini masih terganjal masalah lahan, namun rencana tersebut sudah final serta akan terus didorong agar segera terealisasi.

"Artinya itu menjadi salah satu penetapan bahwa ini tidak boleh ada perubahan," tandas Andri. (k34)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemkot bandung

Editor : Ajijah
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top