Bisnis.com, BANDUNG - Anggaran dana darurat kebencanaan yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini dipangkas hingga 50%. Jika tahun lalu alokasi anggaran darurat kebencanaan Rp50 miliar, maka tahun ini menjadi Rp25 miliar.
Hal ini menjadi kontradiksi dengan data yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menyatakan bahwa setiap tahun angka bencana di Jawa Barat terus meningkat.
Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Barat, Budi Budiman Wahyu mengatakan dirinya tidak mengetahui detil terkait pemangkasan anggaran untuk darurat kebencanaan. Hanya saja ia mengamini memang ada efisiensi anggaran untuk anggaran tersebut.
"Memang pada saat itu ada efesiensi, dan berimbas pada bidang-bidang. (imbasnya) Anggarannya jadi kurang saja untuk penanganan, tapi ya kami masih menangani, tidak menjadi kendala," ujar Budi, saat dihubungi, Senin (10/2/2020).
Budi juga mengakui, berdasarkan data yang dimilikinya, Jawa Barat menjadi daerah yang menjadi langganan bencana hidrometeorologi, atau bencana alam yang terjadi akibat fenomena meteorologi seperti angin kencang, hujan lebat dan gelombang tinggi.
"Kalau sekarang masih bencana hidrometeorologi, karena curah hujannya masih tinggi, dampaknya nanti kepada bencana banjir, puting beliung banjir bandang," ucapnya.
Menurut Budi, bencana hidrometeorologi memang mengancam hampir di seluruh daerah di Jawa Barat.
"Tapi untuk pergerakan tanah ada di Jabar bagian selatan," katanya.
Meski demikian, Budi mengaku pihaknya sudah melakukan mitigasi bencana untuk meminimalisasi korban jiwa saat terjadi bencana. Salah satunya yakni dengan melakukan sosialisasi tanggap bencana di seluruh daerah di Jawa Barat. (K34)
