Bisnis.com, BANDUNG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyebut ada tiga daerah dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupten/kota 2020 yang rawan terjadi pelanggaran.
Bawaslu mencatat tiga daerah tersebut adalah, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pangandaran.
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Barat Lolly Suhenty mengatakan indikasi tersebut berkaca dari pengalaman Pilkada 2015 lalu.
Pelanggaran yang terjadi di tiga daerah tersebut di dominasi oleh pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negri (ASN), politik uang serta politisasi SARA termasuk penyebaran berita bohong.
Untuk itu, Lolly memastikan Bawaslu akan menyiapkan strategi melalui sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI yaitu dengan penyusunan indeks potensi pelanggaran.
"Dengan penyusunan indeks potensi pelanggaran ini bermafaat untuk penyusunan strategi pengawasan serta dalam penindakan pelanggaran pemilu," kata Lolly di Jayagiri Resort Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/11).
Namun, Lolly mengatakan dari hasil Pilkada 2015, Kota Depok menjadi daerah yang tercatat paling minim pelanggaran, baik berkaitan dengan netralitas ASN maupun praktik politik uang.
"Pilkada 2015 akan menjadi acuan kami dalam memperketat pengawasan pemilu serta penyusunan strategi, terlebih lagi untuk daerah yang terdapat petahan sebagai bakal calon kepela daerah, pelanggaran curi start kampaye dan netralitas ASN besar kemungkinan terjadi," ucap dia.
Oleh karena itu, Lolly berharap dengan adanya, Indeks pontesi pelanggaran pemilu bisa menekan angka pelanggara di semua daerah yang menyelenggaran pilkada demi terciptanya demokrasi yang baik. Apalagi netralitas ASN sangat menjadi sorotan dalam pilkada serentak 2020 mendatang.
“Diharapkan dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis,” tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, ada catatan khusus untuk pemilu 2020 mendatang selain terkait netralitas ASN, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah.
"Hal ini akan menjadi fokus kami juga untuk mengawasi terkait keuangan, kerana ada potensi bakal calon dari petahana memanfaat APBD untuk kepentingan kampaye," ucapnya.
Lebih lanjut kata Zaky, ada beberapa hal bertkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan malah oleh penyelenggara pemilu seperti, KPU kota Depok yang kesertariatannya terkena kasus hukum. Sama halnya juga dengan kabupaten Karawang, serta di beberapa daerah lain yang penyelenggaranya terkena peringatan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).
"Maka fokus kita adalah menguatkan kembali integritas penyelenggara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasi,” ujar dia.
Dengan berbagai potensi pelanggaran pemilu ini, lanjut Zaki, Bawaslu Jabar akan meluncurkan program Saluran Aduan Masyarakat (Salam) yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa berperan aktif memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran.
“Kita juga menyoroti mengenai penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan pada saat kontestasi. Indikasi itu ada dari delapan kabupaten/kota terutama di daerah yang memang ada petahana maju dalam pilkada. Makanya berharap, integritas seluruh komponen penyelenggara dan peserta pemilu jangan ada politik transaksional dalam hal dukungan,” tuturnya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
