Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Kabupaten Bekasi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 Agustus 2019  |  18:15 WIB
Kabupaten Bekasi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
Ilustrasi - Reuters

Bisnis.com, CIKARANG - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami telah mengirim secara resmi surat penolakan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar di Cikarang, Minggu (25/8/2019).

Dijelaskan, penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan dengan melayangkan surat Bupati Bekasi Nomor 560/3/6/Disnaker mengenai penyampaian aspirasi penolakan tentang revisi UU yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.

Sementara pihaknya juga melakukan hal serupa yakni berkirim surat dengan Nomor 170/1158-DPRD yang isinya juga mengenai penyampaian aspirasi terkait penolakan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sunandar mengaku surat penyampaian aspirasi eksekutif dan legislatif Kabupaten Bekasi itu dikeluarkan setelah para buruh melakukan unjuk rasa dan beraudiensi kepada keduanya.

"Kami sangat mendukung apa yang diperjuangakan oleh buruh, jadi Kabupaten Bekasi menolak revisi," katanya.

Dia menjelaskan pemerintah daerah dan legislatif sepakat mendukung perjuangan buruh di Bekasi karena semua yang diperjuangkan mereka untuk kepentingan rakyat.

"Apalagi draf revisi yang beredar terdapat soal penghapusan pesangon buruh ataupun pekerja, penetapan pekerja waktu tidak tertentu atau kontrak," kata dia.

Selain itu penetapan pekerjaan bisa diserahkan pada perusahaan outsourching, dan pembentukan serikat buruh dan hak pekerja lainnya yang dipersulit. Revisi tersebut merugikan buruh dan pekerja yang ada di Indonesia tidak terkecuali di wilayahnya.

"Semua buruh di Kabupaten Bekasi memrotes rencana revisi undang-undang tersebut. Kemudian beberapa hari kemarin melakukan unjuk rasa, meminta perlindungan pemerintah daerah maka sudah sepatutnya kita perjuangkan karena mereka warga kita juga," kata Sunandar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

demo buruh

Sumber : Antara

Editor : Ajijah

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    Terpopuler

    Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
    QR Code e-paper Bisnis Indonesia SVG Logo Epaper2
    back to top To top