Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SBSN Bangun Proyek di UIN Sunan Gunung Djati

Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana perkulihan UIN Sunan Gunung Djati dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana perkulihan UIN Sunan Gunung Djati/Bisnis-Novianti
Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana perkulihan UIN Sunan Gunung Djati/Bisnis-Novianti

Bisnis.com, BANDUNG - Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana perkulihan UIN Sunan Gunung Djati dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Rektor UIN Sunan Gunung Djati, Mahmud mengatakan gedung baru yang akan dibangun adalah gedung kuliah terpadu dan gedung laboratorium terintegrasi MIPA.

Pembiayaan SBSN untuk gedung perkuliahan di kampus ini merupakan yang ketiga kalinya. Pembiayaan yang pertama dengan alokasi Rp40,72 miliar dikucurkan pada tahun 2016 untuk pembangunan gedung perkuliahan kampus II.

Sedangkan, pembiayaan yang kedua dengan alokasi Rp45,72 miliar dikucurkan pada tahun 2017 untuk pembangunan gedung pascasarjana.

“Alokasi dana tahun 2019 ini sebesar Rp30 miliar,” ujar Mahmud, Rabu (17/7/2019).

Mahmud menambahkan, proyek SBSN ini merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan selain sebagai instrumen pembiayaan negara, penerbitan SBSN ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri, memperluas bisnis investor dan mengembangkan alternatif instrumen investasi.

“Dari tahun ke tahun, pembiayaan proyek melalui SBSN ini mengalami peningkatan baik dari nilai pembiayaan, jumlah proyek dan sebaran pelaksana,” katanya.

Luky memaparkan, nilai pembiayaan SBSN tahun 2019 meningkat menjadi Rp28,43 triliun yang terdiri dari 619 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada 7 kementerian atau lembaga.

“Melalui proyek ini, diharapkan pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur sektor pendidikan, kesehatan dan perhubungan,” ujar Luky.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Novianti
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper