Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan kader Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat provinsi dan kabupaten kota menelusuri dan medeteksi anak yang terancam putus sekolah, seiring dengan rencana Pemdaprov Jabar yang akan menggratiskan biaya masuk SMU/ SMK yang dikelola provinsi.
"Saya titip ke Bu Atalia sebagai ketua TP PKK Jabar, saya kasih tugas menjadi detektif mencari anak putus sekolah. Jadi, di Jabar tidak boleh ada anak putus sekolah," kata Gubernur, Kamis (27/6/2019).
Ridwan Kamil yang juga Pembina TP PKK Jabar menginginkan keakuratan data mengenai anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Dengan begitu, maka kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran.
"Orang putus sekolah alasannya pasti tidak ada biaya, kita uang ada tapi karena salah data kita tidak bisa menolong si anak tadi. Karena itu, PKK juga harus mendata supaya anggaran kita bisa efektif oleh data yang baik atau good data good decission," terang Emil, sapaan akrab Gubernur.
Lebih lanjut Emil menuturkan, saat ini anggaran untuk menggratiskan biaya SMU/ SMK sedang dihitung oleh Bappeda Jabar. Bila sudah selesai dirinya berharap kebijakan tersebut disetujui oleh DPRD Jabar.
"Kita sudah siapkan dana menggratiskan pendidikan khususnya yang kita kelola yaitu SMU/ SMK dan saat ini sedang dihitung oleh Bappeda. Mudah-mudahan disetujui dewan mulai tahun depan biaya SMU/ SMK insya Allah kita gratiskan," tuturnya.
Selain menjadi detektif anak putus sekolah, TP PKK juga diminta untuk mensosialisasikan program inovatifnya kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak masyatakat yang belum mengetahui program-program untuk peningkatan kesejahteraan.
"Di HKG PKK ini saya juga titip sosialisasikan program wifi gratis, Sekoper Cinta, Kredit Mesra, mobil maskara, mobil puskesmas, dan program lainnya yang menjadi sebuah lompatan di Jabar," pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Paratya Kamil menuturkan pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah. Karena menurutnya, sebagai mitra kerja pemerintah, PKK berkewajiban untuk konsisten dan mengiringi kebijakan program pemerintah.
"Terkait dengan yang dikatakan Pak Gubernur, peran PKK yaitu pendataan, penyuluhan dan penggerakan. Dengan ini tentu kita (PKK) sebagai mitra pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri, artinya kita harus bersinergi dengan program pemerintah," kata Atalia.
