Bisnis.com, BANDUNG--PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II siap menjadikan Bandara Kertajati sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi dan pariwisata provinsi Jawa Barat.
“Kami optimistis Bandara Kertajati ini akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah-daerah di Jawa Barat secara keseluruhan,” ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi yang di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).
Awaluddin menjelaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan di industri penerbangan, industri pariwisata, dan masyarakat umum seharusnya melihat proses pengembangan Bandara Kertajati bukan hanya dari kacamata Internal Rate of Return (IRR) saja.
“Tidak bisa kita hanya menghitungnya seberapa cepat IRR tercapai. Harusnya pakai sudut padang Economic Rate of Return (ERR), karena bandara Kertajati bisa mendorong ekonomi masyarakat dan daerah di sekitarnya,” ujarnya.
Sementara itu, Director of Engineering & Operation AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Jawa Barat tidak akan bisa menikmati manfaat yang lebih besar dari sektor pariwisata, jika masih tetap mengandalkan Bandara Husein Sastranegara sebagai pintu masuk wisatawan ke daerahnya.
“Bandara Husein bertahun-tahun tidak berkembang. Untuk menambah landasan jadi 2.200 meter saja kita harus menebang gunung, sementara di sana ada lapangan tembak TNI,” katanya.
Dia menegaskan, sesuai instruksi dari Kementerian Perhubungan, AP II tidak akan mengalihkan seluruh penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati. Namun, hanya akan memindahkan penerbangan domestik bermesin jet saja.
“Mengapa internasional masih di Bandara Husein, karena mempertimbangkan kelangsungan bisnis pariwisata di Bandung. Hal-hal ini tentu kami perhatikan,” ujar Djoko.
AP II menyatakan kesiapannya melayani perpindahan penerbangan maskapai jet domestik dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, ke Bandara Kertajati di Majalengka.
Sesuai rencana, perpindahan 56 penerbangan yang meliputi 13 rute domestik ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) tersebut akan dimulai pada 1 Juli 2019.
