Bisnis.com, BANDUNG— BUMD Jawa Barat PT Migas Hulu Jabar (perseroda) mengincar blok migas lainnya di Jawa Barat untuk mendapatkan hak participation interest (PI) 10% setelah mengantongi PI 10% dari Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ).
Direktur Migas Hulu Jabar (MUJ) Begin Troys mengatakan bahwa perseroan memiliki sejumlah rencana pengembangan usaha di masa mendatang yang mayoritas tetap di bidang migas atau energi.
Rencana utama yang menjadi sorotan perseroan adalah potensi hak PI dari sejumlah blok migas lainnya di Jawa Barat. Perseroan yang berdiri sejak 2014 ini memang memiliki program prioritas untuk mendapatkan PI 10%.
Perseroan merupakan BUMD pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan hak PI 10% atas WK ONWJ setelah perjanjian pengalihan dan pengelolaan 10% PI WK ONWJ ditandatangani pada 6 Februari 2019 lalu dengan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Dengan adanya perjanjian final tersebut, perseroan sudah bisa mendapatkan hak PI 10% WK ONWJ yang mencakup pendapatan dari ONWJ sejak tanggal efektif diputuskannya hak PI 10% WK ONWJ oleh Menteri ESDM, yakni sejak 19 Januari 2017.
Perseroan pun sudah menerima hak PI 10% tersebut pada kuartal pertama tahun ini untuk periode 19 Januari 2017 hingga 2018 dengan total laba US$7,85 juta. Dari nilai tersebut, perseroan menyetorkan dividen senilai US$2,6 juta kepada pemprov Jabar, cadangan wajib US$489.510, dan cadangan investasi US$4,2 juta.
Menurutnya, dana cadangan investasi yang diperoleh dari laba tersebut akan digunakan perseroan untuk biaya-biaya perolehan hak PI 10% dari sejumlah blok lainnya di Jawa Barat. Beberapa blok yang ada di Jawa Barat misalnya blok Anggursi, blok Abar, dan blok Banyumas.
“Di Jawa Barat ini ada lebih dari 5 blok lagi yang berpotensi untuk kita kelola PI-nya ke depan. Kita antisipasikan misalnya dalam waktu ke depan, satu bloklah hak PI-nya bisa kita dapatkan,” katanya dalam konferensi pers usai RUPS, Selasa (7/5/2019).
Kendati demikian, dirinya enggan mengungkapkan besaran alokasi investasi yang disiapkan khusus untuk tahun ini maupun blok yang paling siap.
Begin mengatakan, untuk mendapatkan PI 10% prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu, sebelum penawaran diberikan kepada daerah, BUMD di daerah diminta untuk terlebih dahulu menyiapkan segala proses lain yang terkait dengan hal tersebut.
Dengan demikian, ketika penawaran PI 10% dirilis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah dalam posisi siap sehingga percepatan pengelolaan PI 10% ini dapat terjadi.
“Sehingga tidak lagi seperti PI pertama yang butuh waktu lama hingga lebih dari 4 tahun. Pemegang saham tidak ingin itu terulang sehingga diharapkan perseroan siapkan sejak dini. Ini yang menjadi prioritas kami,” katanya.
Begin mengatakan, pekerjaan perseroan selanjutnya adalah melakukan pembaruan status dan kajian lebih detail atas blok-blok migas yang ada di Jawa Barat. Dengan begitu, perseroan dapat mengidentifikasi blok mana yang masih dalam tahap eksplorasi dan mana yang sudah produksi.
Termasuk dalam upaya persiapan yakni menjajaki potensi keterlibatan pemda kabupeten di Jawa Barat atau provinsi lainnya yang berkaitan.
Seperti diketahui, PI 10% WK ONWJ merupakan kerja sama antara MUJ dengan sejumlah BUMD kabupaten di Jawa Barat, yakni Bekasi, Subang, Karawang dan Indramayu. Selain itu, turut serta pula BUMD DKI Jakarta. MUJ memiliki porsi mayoritas dari PI 10% tersebut, yakni sebesar 6,2%.
Begin mengatakan, upaya yang dilakukan pihaknya diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya yang mimiliki blok migas untuk mengupayakan hal yang sama.
