Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi menjadikan rekam biometrik jemaah haji sebagai syarat proses penerbitan visa. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar mengatakan, proses rekam biometrik tahun ini akan dilakukan di 34 provinsi.
"Kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jemaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan. Tim Ditjen PHU siap menindaklanjuti kebijakan ini agar prosesnya bisa segera dipahami dan tidak menyulitkan jemaah," kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu (9/3/2019).
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat dengan VFS Tasheel selaku pihak yang ditunjuk Pemerintah Saudi untuk melakukan proses rekam biometrik.
Menurutnya, VFS Tasheel saat ini sudah membuka kantor layanan di 34 titik, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku. Saat ini, mereka sedang berupaya untuk menambah tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Palembang.
"Kemarin saya rapat dengan VFS Tasheel dan Kemenag mengusulkan agar mereka menambah titik layanan lagi di 120 lokasi. Sebanyak 120 titik layanan usulan Kemenag tersebar di kabupaten/kota pada provinsi dengan jemaah banyak dan lokasinya jauh. Misalnya, di pulau Jawa, Sumut, Sulsel, dan beberapa daerah kepulauan," jelasnya.
VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services. Untuk wilayah seperti Papua, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor tapi dalam bentuk bio mobile, di mana layanannya mirip dengan layanan perpanjangan sim keliling.
Proses rekam biometrik ini akan mulai dijalankan pada11 Maret 2019. Pada 25 Februari 2019, Ditjen PHU telah merilis jemaah haji yang berhak melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M. Hal teknis terkait rekam biometrik ini akan disampaikan oleh bidang haji di masing-masing Kanwil Kemenag provinsi dab Kasi Haji Kankemenag Kab/Kota.
_1687503501.jpg?w=184&h=104)
