Bisnis.com, BANGKOK - Kondisi politik Thailand jelang pemilihan perdana menteri semakin riuh. Pasalnya, putri kerajaan menyatakan diri untuk maju sebagai calon perdana menteri.
Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi maju dalam pemilihan pertama yang digelar sejak kudeta militer 2014 silam. Adapun pelaksanaan pemilu akan digelar pada 24 Maret mendatang.
Dikutip dari Reuters, Senin (11/2/2019), majunya putri kerajaan melalui Partai Raksa Chart ini mengejutkan banyak kalangan. Langkah ini dianggap menentang tradisi karena selama ini keluarga kerajaan tidak pernah terlibat dalam politik praktis.
Thailand telah menjadi negara monarki konstitusional sejak 1932. Kendati pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, keluarga kerajaan memiliki pengaruh besar di masyarakat.
Ubolratana sendiri telah melepas gelar kerajaan sejak menikah dengan seorang Amerika Serikat pada 1970 silam. Adapun Raksa Chart diisi oleh para pendukung Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra yang digulingkan dalam beberapa tahun lalu.
Komisi pemilihan umum Thailand memiliki waktu hingga Jumat pekan ini untuk memutuskan pencalonan Ubolratana. Formulir pendaftaran perempuan itu terlihat di kantor KPU sejak 8 Februari lalu.
Sementara itu, banyak desakan untuk membubarkan Partai Raksa Chart karena dianggap menyalahi aturan pemilu. Pasalnya, UU Pemilu Thailand melarang partai peserta menggunakan monarki dalam kampanye.
Ketua Eksekutif Thai Raksa Chart Chaturon Chaisaeng menolak untuk memberikan keterangan. Partai itu hanya mengatakan bahwa akan bergerak maju untuk memecahkan masalah bangsa.
Pemimpin junta, Prayuth Chan Ocha juga mencalonkan diri sebagai perdana menteri dari kalangan pro-militer. Dia adalah panglima militer Thailand pada 2014 dan memimpun kudeta yang menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
