Bisnis.com, BANDUNG - PT Perkebunan Nusantara VIII akan mengembalikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu pusat perkebunan kina. Untuk tahap awal, perseroan akan memberikan sebanyak 3,4 juta bibit kina yang akan ditanam di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.
Direktur Utama PTPN VIII Wahyu mengatakan, kina itu akan tertanam di atas lahan hak guna usaha perseroan. Namun hak kepemilikan atas tanaman itu diserahkan kepada masyarakat.
"Kina akan dibangun tanpa menghilangkan hak masyarakat. Mereka memiliki hak atas tanaman itu. Ini akan kami realisasikan dalam tiga tahun," kata dia saat bertemu dengan kelompok petani di Kabupaten Bandung, Kamis (10/1/2019).
Dia menambahkan, masyarakat tidak dibebani dengan biaya sedikitpun untuk mengelola tanaman tersebut. Bahkan petani masih bisa menerapkan tumpang sari, yakni menanam jenis komoditas lain.
Bupati Bandung Dadang M. Naser menambahkan, langkah ini sejalan dengan harapan masyarakat. Sebab sebelumnya, Kabupaten Bandung merupakan salah satu pusat perkebunan dan olahan kina.
"Sekarang kina semua berasal dari impor. Sebelumnya ini daerah penghasil kina. Sekarang dengan ada sumbangan bisa diterapkan tumpang sari antara kina dan kopi," jelasnya.
Dia meminta kepada PTPN untuk menguatkan legalitas kepemilikan pohon kina oleh masyarakat yakni dengan menyertakan sertifikan atau bukti kepemilikan.
Dadang juga meminta kepada PTPN untuj melonggarkan kepemilikan tanaman kina itu. Artinya, warga berhak untuk menjual tanaman itu kepada PTPN. "Jadi intinya kina itu juga bisa diagunkan atau dijual kepada PTPN VIII," imbuhnya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, program ini merupakan bukti pemerintah untuk mengembalikan sentra produksi kina di Kabupaten Bandung.
Kata dia, kebijakan pemerintah pusat terhadap pertanian di Jawa Barat juga cukup besar. Saat ini, rata-rata dana yang diberikan pemerintah pusat untuk kebutuhan pertanian di Bandung adalah Rp2 triliun per tahun.
"Sebelumnya hanya Rp1,3 triliun. Jadi ada peningkatan yang cukup tinggi rata-rata dana yang kami berikan," ujarnya.
Program ini juga sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas keempat dalam lima tahun ke depan.
