Bisnis.com, BANDUNG - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis menolak tegas skema kepemilikan asing 100% di sektor usaha strategis khususnya energi dan telekomunikasi.
Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI, salah satunya sektor telekomunikasi dan informasi, energi dan sumber daya mineral (ESDM), kesehatan, dan pariwisata. Dengan kebijakan tersebut, maka kepemilikan empat sektor strategis tersebut akan terbuka untuk asing 100%.
"Kebijakan pemerintah untuk empat sektor tersebut khususnya TI dan ESDM sudah sangat liberal, jadi hendaknya tidak perlu ditambah lagi. Justru harus dikurangi agar kedaulatan bangsa terjaga," tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adi Wuryanto.
Menurut dia, dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kepemilikan asing sebesar 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku sekarang, dinilainya sudah sangat terbuka.
"Mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri. Bila dibiarkan sampai 100% ini tentunya sangat bertentangan dengan UUD 1945," jelasnya.
Wisnu memaparkan, sektor telko dan energi adalah cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah, lanjutnya, harus memegang kendali atas arah kepemilikan dua sektor strategis tersebut.
Saat ini, ketergantungan Indonesia kepada asing dalam hal produk telko dan energi sangatlah tinggi. Jaringan telko yang tersebar di Indonesia, perangkat konstruksi dan pengeboran migas dapat dikatakan hampir seluruhnya adalah produk impor.
"Apa jadinya bila para produsen perangkat dengan teknologi tinggi tersebut dibolehkan memiliki modal sampai 100% saat mendirikan perusahaan jasa turunan produk-produk tersebut?"
Maka bila hal tersebut ngotot dilakukan, FSP BUMN Strategis sangat mengkhawatirkan bahwa perusahaan BUMN akan mati.
Khusus untuk sektor telko, kata Wisnu, saat inipun dengan permodalan maksimal 67% asing, sumbangan kepada defisit neraca perdagangan sektor ini sekitar Rp2,3 triliun.
"Seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mendorong dan menumbuhkembangkan industri sehingga dapat mengurangi defisit, bukannya membebaskan kepemilikan sampai 100% kepada asing," tegas Wisnu.
FSP BUMN Strategis yang membawahi Serikat Pekerja Telkom, PLN, PJB, Indonesia Power, dan Telkomsel ini, meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi DNI 100% terhadap sektor telko dan energi.
Karena diyakini, kebijakan tersebut akan lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya.
