Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim sudah melakukan segala hal yang terbaik dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk hal tersebut.
"Kami menggelontorkan uang kepada masyarakat ini, supaya memang ada pergerakan [dari sisi konsumsi rumah tangga]," katanya, di Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Adapun, konsumsi rumah tangga merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang memeberi kontribusi paling tinggi, yakni 56,13%. Namun, pertumbuhannya dalam 3 tahun ini hanya berkisar 5%, yakni 2017 sebesar 4,95%, 2016 sebesar 5,01% dan 2015 sebesar 4,96%.
Suahasil menjelaskan, banyak program yang pihaknya buat, yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyaratkat.
Seperti program dana desa , katanya, pemerintah mengalokasikan dananya sebesar Rp60 triliun, dan alokasi dana desa tersebut lebih besar 3 kali lipat dibandingkan Bantuan Langsung Tunai [BLT] yang pernah diberikan sebelumnya.
"Kalau itu [BLT zaman dulu] bisa memberikan impact yang baik, seharusnya dana desa ini juga bisa," imbuhnya.
Selain itu, ada juga Program Keluarga Harapan (PKH), dimana program tersebut memberi bantuan dana kepada 10 juta keluarga. Dalam program tersebut pemerintah memberikan dana sebesar Rp1,8 juta per tahunya, yang dibagi dalam 3 bulan sekali.
"10 juta keluarga itu artinya mencakup 10% masyarakat kelompok bawah," imbuhnya.
Berdasarkan data BPS, kelompok masyarakat kelas atas sebanyak 20%, masyarakat kelas menegah 40%, masyarakat kelas bawah 40% dari total seluruh penduduk usia kerja.
Namun, kata Suahasil, keputusan untuk menggunakan atau tidaknya, semua tergantung pada masyarakat yang menerimanya, karena pihaknya sudah memastikan penyerapan alokasi dana tersebut dengan baik.
