Bisnis.com, BANDUNG -- Kepala Bidang Usaha Non Formal Dinas KUKM Kota Bandung Ahmad Tadjudin Sastrawinata mengatakan, peminjaman modal usaha bagi para pelaku pedagang kecil di Kota Bandung diakuinya harus dipermudah.
Menurut dia, adanya persyaratan-persyaratan peminjaman modal usaha yang kadang-kadang memberatkan itu membuat para pedagang kecil tersebut lari untuk meminjam dana usaha kepada rentenir.
Ahmad mencontohkan, program Pemerintah Kota Bandung bernama kredit melati yang diluncurkan 2015 lalu diakuinya masih memiliki prosedur peminjaman yang sedikit lebih rumit. Sehingga banyak pedagang usaha mikro di Bandung memilih untuk meminjam dana usaha ke rentenir.
"Ke rentenir itu gampang peminjamannya. Sehingga tantangan kita ke depan dan bersama lembaga keuangan lainnya berusaha menyederhanakan prosedur persyaratan tersebut. Kan tidak langsung sebab ada BI checking dulu," katanya di Balai Kota Bandung, Kamis (9/11).
Ahmad menuturkan, BPR Kota Bandung selaku pemberi pinjaman kepada kreditur juga berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Sehingga pemberian modal kepada pelaku usaha kecil di Bandung tidak sesederhana rentenir.
"Sehingga banyak pelaku usaha yang terjerat rentenir yang bunganya bisa mencapai 10 hingga 20 persen. Kalau di kredit melati kan nol persen buanganya," kata Ahmad.
Selain bunganya yang besar, menurut dia, kadang-kadang masyarakat harus merelakan barang berharganya untuk dijadikan agunan. Hal itu dilakukan agar mendapat suntikan modal meski dari rentenir.
Dengan demikian, dia berharap akses permodalan secepatnya bisa dipermudah dan dia akan terus berkoordinasi dengan BPR Kota Bandung agar skema peminjaman dana bisa lebih disederhanakan.
"Kita juga akan bentuk SK Satgasus antirentenir. Kami fokus pada koperasi berpraktik rentenir. Dalam waktu dekat akan kita luncurkan," kata Ahmad.
