Bisnis.com, BANDUNG -- Rencana Pemerintah Kota Bandung membangun rumah deret Tamansari menuai penolakan dari sejumlah warga yang terkena dampak pembangunan. Bahkan, penolakan tersebut dibarengi aksi demo kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.
Menurut Ridwan Kamil, sudah banyak kebijakan-kebijakan dirinya terkait proyek di Kota Bandung yang menuai kecaman dari beberapa pihak. Namun, penolakan proyek-proyek itu dikatakannya sudah biasa terjadi.
"Ada setuju, tidak setuju atau penolakan itu sudah biasa," kata wali kota yang kerap disapa Emil ini pada Selasa (31/10). Menurut dia, tak sedikit juga orang-orang membully-nya lantaran kebijakan yang dilakukannya.
"Sudah banyak proyek saya dibully. Trotoar Dago dibully oleh LSM maupun pejabat. Teras Cikapundung juga oleh LSM banyak pihak. Teras Cihampelas juga sama," katanya.
Namun, menurut dia, aksi penolakan-penolakan itu akan terhenti apabila proyek yang sempat menuai protes tersebut telah selesai dalam pembangunannya.
"Tapi sudah beres mah semua menikmati dan merasakan. Di Bandung itu kadang kala begitu, segala apapun selalu dikomentari, da palinter warga Bandung mah (pintar-pintar warganya)," ucapnya.
Meski mendapat bully-an, Emil mau tak mau harus menjalankan roda pembangunan sesuai yang direncanakannya. Apabila tidak dilakukan, maka pembangunan di Kota Bandung tidak akan berkembang.
"Terus kalau saya tidak membangun hanya karena berbeda argumentasi, percaya sama saya, Bandung ini akan jalan di tempat," ujarnya. Dia juga mengaku harus mengambil risiko dalam segala sesuatu kebijakan yang diambilnya.
"Saya mengambil risiko yang secara hukum saya pertanggung jawabkan. Secara etika saya bertanggung jawab, kecuali kalau saya melanggar hukum," katanya.
Baru-baru ini warga RW 11 Tamansari menolak ajakan Ridwan Kamil untuk melakukan audiensi terkait pembangunan rumah deret Tamansari. Seyogyanya, audiensi dijadwalkan pada Senin (30/10) malam kemarin di Rumah Dinas Pendopo Kota Bandung.
Namun, warga urung datang ke kediaman Rumah Dinas karena takut dipolitisir karena warga yang datang wajib mengumpulkan KTP.
