Bisnis.com, BANDUNG -- Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengingatkan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan segenap lapisan tokoh masyarakat agar dapat mengantisipasi fitnah yang sering timbul di masyarakat ketika mendapatkan bantuan.
Seperti diketahui, program 'Kotaku' atau kota tanpa kumuh mulai direalisasikan Pemerintah Kota Bandung. Program ini dikoordinir Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Oded meminta jika program ini harus transparan.
"Untuk mengantisipasi munculnya fitnah dari masyarakat, kalau perlu dibuat spanduk, paparkan program kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan, anggarannya berapa, berasal dari mana, pajang di lingkungan RW," kata Oded saat peletakan batu pertama program kotaku di kawasan Antapani, Selasa (24/10).
Program ini direalisasikan untuk bantuan dana infrastuktur yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat di antaranya bangunan jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik.
Oded percaya jika tokoh masyarakat di Kota Bandung dapat memegang tanggung jawab serta amanah untuk membangun lingkungan dengan anggaran yang berasal dari APBN.
"Jadi prinsipnya saya melihat tokoh masyarakat di Kota Bandung baik itu di wilayah BKM, LPM dan lain-lain memiliki tanggung jawab moral tentang bagaimana membangun lingkungan setelah mendapatkan amanah anggaran baik dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi, dan juga dari APBN," ucap Oded.
Kecamatan Antapani sendiri telah menerima dana pembangunan Kotaku dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp350.000 .000. Kecamatan Antapani, khususnya Kelurahan Antapani Wetan, melaksanakan kegiatan pembangunan Kotaku ini di RW 01, 07, 08, 09, dan 10. Pada RW 9 melaksanakan total 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.857.000.
Oded juga enyampaikan agar masyarakat di tingkat kewilayahan turut mendukung program-program pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan.
"Kalau Kota Bandung ingin maju maka pembangunan harus dimulai dari kewilayahan, oleh karena di Kota Bandung ada anggaran PIPPK, apalagi sekarang ditambah dari pusat melalui BKM," kata Oded.
