Bisnis.com, BANDUNG -- Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) berencana menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate pada tanggal 10-13 Oktober 2017. Mereka adalah para pengemudi angkutan umum yang terdiri dari angkutan kota, bus kecil, dan elf se-Jawa Barat yang menuntut pembekuan angkutan umum daring kepada pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi menuturkan, pihaknya telah menyiapkan ratusan kendaraan operasional untuk menggantikan posisi angkutan kota.
"Langkah yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan seluruh SKPD dan unsur terkait. Kita juga upayakan agar bus kota DAMRI, TMB (Trans Metro Bandung), bus sekolah dan bus buruh tetap beroperasi sebagaimana mestinya," kata Didi di Balai Kota Bandung, Jum'at (6/10).
Berdasarkan data dari Dishub, ada 222 unit kendaraan yang akan beroperasi di 19 koridor. Jumlah tersebut terdiri dari 40 unit TMB, 79 bus Damri dalam kota, 36 bus sekolah, 75 Damri AKDP, dan 2 unit bus buruh.
Selain itu, Dishub juga memperbantukan kendaraan bus, terdiri dari 14 unit bus besar untuk melayani 8 rute dan 8 unit bus sedang yang melayani 4 rute. Ada pula 28 kendaraan operasional milik para pejabat Dinas Perhubungan yang akan bersiaga di 20 titik.
"Kami juga menerima bantuan dari SKPD lain jika ada yang mau memperbantukan kendaraan operasionalnya. Namun data dan rutenya masih kami proses," kata Didi Ruswandi.
Semua instansi di Kota Bandung juga bersedia untuk menyumbangkan kendaraan dinasnya agar dipakai sebagai moda transportasi antara lain, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, BUMN dan BUMD. Para camat dan lurah pun akan mengerahkan aset kendaraan operasional di kewilayahan.
RELAWAN ANGKUTAN
Di samping itu, Dishub meminta kepada publik agar bersedia menjadi relawan. Warga yang memiliki kendaraan roda dua dan roda empat bisa membantu mengangkut warga lain, terutama siswa yang akan berangkat sekolah.
"Kami imbau volunteer untuk menempelkan stiker relawan yang bisa mereka cetak sendiri, ditempel di kendaraannya. Jadi nanti warga bisa tahu bisa nebeng ke siapa," katanya.
Cara ini, menurut Didi, digunakan untuk menghimpun kepedulian warga guna saling berbagi tumpangan, terutama untuk ke lokasi tujuan yang sama. Dengan begitu, diharapkan bisa semakin banyak mendapat bantuan.
Didi menuturkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal kendraan operasional itu. Pengawalan dilakukan di dalam bus maupun di jalan yang dilalui oleh angkutan bantuan.
Unjuk rasa sendiri akan melibatkan kurang lebih 15.000 massa dan 7750 unit angkutan umum konvensional se-Jawa Barat yang terdiri dari angkot, taksi, dan elf.
"Kita ingin semuanya aman. Demo boleh, karena itu bagian dari proses demokrasi. Tapi situasi harus tetap kondusif," pungkasnya.
