Bisnis.com, BANDUNG -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog mencapai angka Rp37 triliun.
"Catatan kita sampai bulan kemarin (Agustus) itu sekitar Rp37 triliun. Angka itu seluruh Indonesia, bukan daerah," kata Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Emin Adhi Muhaemin, usai sosialisasi e-katalog LKPP di Bandung pada Selasa (3/10).
Dia mengatakan, angka tersebut termasuk dalam pengadaan pelbagai jenis barang dan jasa seperti mesin pertanian, alat berat, internet, kendaraan dan lain-lain.
Kendati demikian, dia mengakui masih banyak produk-produk yang belum masuk e-katalog sehingga perlu upaya untuk memasukan produk baru agar pemerintah daerah semakin meminati dari pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Seperti kendaraan itu belum semua jenis, produk IT juga belum semua, jadi saya kira itu PR (pekerjaan rumah) LKPP untuk bagaimana menayangkan banyak produk yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai jumlah target produk barang dan jasa yang akan masuk dalam e-katalog, dia menyebut angka 1 juta produk. "Target di roadmap sendiri sampai 1 juta. Karena sekarang masih 80 ribu sampai 90 ribu," ucapnya.
Dia menyebut, masih adanya kendala yang dihadapi LKPP membuat proses penambahan produk menjadi terhambat. Kendala tersebut di antaranya kebutuhan yang tersebar di setiap daerah dan proses masuk ke e-katalog membutuhkan waktu yang lama.
"Jadi yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan kebutuhan dari Pemerintah daerah, mana saja produk yang bisa dikatalogkan. Jadi nanti menggolongkan mana yang masuk e-katalog dan mana yang proses biasa. Pemilahan bukan di LKPP, tapi di daerah. Termasuk untuk e-katalog daerah," ucapnya.
Untuk itu, dia berharap melalui sosialisasi yang diselenggarakan situs online Bhinneka dan LKPP ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah Jawa Barat.
"Dengan adanya acara sosialisasi ini saya harap makin paham dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Sehingga proses ke depan itu bisa berjalan lebih lancar, diharapkan proses penyerapan anggaran pemerintah daerah akan lebih cepat," ucapnya.
