Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi memberikan hibah senilai Rp12,3 miliar kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.
Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziyyah di Pendopo Kota Bandung, Rabu (27/9).
Pemberian hibah senilai Rp12,3 miliar kepada Panwaslu tersebut, diharapkan Ridwan Kamil agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan bisa berjalan dengan kondusif.
"Tahun depan ada dua peristiwa besar pilkada serentak, yaitu pemilihan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kondusivitas dan kelancaran harus diutamakan," kata Ridwan kamil.
Namun berkaca pada pelaksanaan pemilihan Presiden RI tahun 2014, dia menjelaskan, kondisi politik di Kota Bandung cenderung kondusif. Maka pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bandung diperkirakan tidak akan ada banyak masalah.
"Saya meyakini penyelenggaraan pemilihan di Bandung, secara umum selalu baik. Terbukti waktu kita selenggarakan Pilpres (pemilihan presiden) dan Pileg (pemilihan legislatif) relatif aman karena masyarakatnya sudah melek politik," katanya.
Menurutnya, Panwaslu harus fokus pada ketertiban pelaksanaan sosialisasi atau kampanye. Sebab, pada tahun ini ada perbedaan regulasi di mana alat peraga kampanye seluruhnya disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi setiap kandidat jumlah posternya sama, jumlah daya sosialisasinya sama," kata wali kota yang kerap disapa Emil ini.
Maka dari itu, Emil meminta kepada Panwaslu agar menyusun peraturan yang sejelas-jelasnya supaya proses pemilihan umum bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya.
"Saya titip ke Panwaslu, peraturan harus jelas hitam dan putihnya. Harus jelas mana yang boleh dan tidak boleh," ujarnya.
Dia juga mengamanatkan agar Panwaslu bisa memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Emil ingin agar masyarakat tidak melihat proses demokrasi ini sebagai sesuatu yang menakutkan.
"Demokrasi bukan menakutkan, tapi satu peristiwa budaya yang baik untuk mengestafetkan kepemimpinan di daerah," pungkasnya.
