Bisnis.com, BANDUNG -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat meminati beberapa inovasi pelayanan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, pihaknya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung akan memberi bantuan berupa aplikasi untuk mengatur antrean panjang masyarakat saat ke kantor di imigrasi Jabar.
"Kami bantu aplikasinya dari tim insinyurnya Diskominfo," kata dia di Balai Kota Bandung, Senin (10/4/17).
Dia menyatakan, sudah semestinya sistem antrean di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung diperbaiki guna memberikan kemudahan dan keluhan dari masyarakat mengingat saat ini pembuatan paspor online dihentikan sementara oleh pusat.
"Sistem antrean kita perbaiki dulu. Jika bisa online, kenapa harus jauh-jauh datang ke kantor. Jadi orang tidak perlu ngantre secara fisik kemudian mesti sehari cuti, kami sudah lakukan di RSHS dan Ujung Berung," kata dia.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jabar Susy Susilawati mengatakan, pihaknya meminati inovasi pelayanan tersebut.
Inovasi tersebut nantinya akan diterapkan antara lain untuk tiket antrean, layanan parkir, perbantuan pelaksanaan asimilasi bagi para narapidana, serta kegiatan berbasis teknologi lainnya.
"SMS antrean sangat mungkin diterapkan untuk mengurangi antrean terutama di imigrasi," kata dia.
Selain itu, termasuk untuk pelayanan hukum dan keamanan yang menjadi salah satu perhatian bagi pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Dia ingin agar pelayanan tetap optimal kepada 21.917 tahanan di Jawa Barat.
“Inovasi ini kami perlukan agar dengan kondisi yang ada kita tetap bisa memaksimalkan pelayanan kepada publik di rumah-rumah tahanan,” ucapnya.
