Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemkot Bandung Tandatangani LoI dengan Kota Toyota Jepang

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersinergi dengan Pemerintah Kota Toyota, Jepang, dengan menandatangani pernyataan kehendak (Letter of Intent/LoI) bersama Wali Kota Toyota City Toshihiko Ota.
Ridwan Kamil bersama pihak Toyota City/Bisnis
Ridwan Kamil bersama pihak Toyota City/Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersinergi dengan Pemerintah Kota Toyota, Jepang, dengan menandatangani pernyataan kehendak (Letter of Intent/LoI) bersama Wali Kota Toyota City Toshihiko Ota.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) menuturkan, kerja sama yang akan dilakukan menitikberatkan pada implementasi kota pintar di kedua kota. Dia melihat Kota Toyota adalah kota yang baik untuk dijadikan sebagai studi pengembangan kota.

"Nah mereka hadir di sini akan melakukan kerja sama dengan khasnya (kota) Toyota yaitu teknologi. Selain Smart City, juga transportasi. Mereka punya bisnis trick, mereka punya bis berbasis hidrogen. Pokoknya yang canggih-canggih di sana. Itu sedang kita upayakan untuk bisa dihadirkan Bandung," ujarnya, di Balai Kota Bandung, Kamis (23/3/17).

Dia pun menawarkan kepada Pemerintah Kota Toyota untuk berinvestasi di Bandung Teknopolis yang akan menjadi pusat bisnis baru. Bandung Teknopolis, kata dia, bisa menjadi gerbang baru iklim investasi di bidang teknologi di Kota Bandung.

"Mereka mau investasi di Bandung Teknopolis, supaya kalau mereka mau investasi di Indonesia enggak usah kemana-mana, bisa ke Bandung karena sifatnya high-tech. Saya arahkan ke Bandung Teknopolis. Jadi mudah-mudahan ada wajah investasi Jepang di Bandung," ungkapnya.

Menurutnya, iklim investasi yang baik perlu dibangun di Kota Bandung, disamping tetap meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan.

"Karena membangun ekonomi itu kan ada dua, yaitu dengan investasi untuk meningkatkan ekonomi juga lapangan kerja, sambil memproteksi ekonomi kerakyatan juga," katanya

Sementara itu terdapat tujuh poin kesepakatan antara dua kota, yaitu teknologi informasi, sistem transportasi yang berkesinambungan, aktivitas lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan reformasi administrasi.

Adapun naskah LoI itu sendiri telah mendapatkan arahan, rekomendasi, dan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Dalam Negeri.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ilham Budhiman
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper