Bisnis.com, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) mengklaim program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PIPPk) telah berhasil diterapkan di Kota Bandung.
Dengan anggaran senilai Rp200 Miliar per tahun, program desentralisasi pembangunan yang didistribusikan RT/RW tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Kota Bandung.
“Karena uangnya dibelanjakan masyarakat sendiri, dikerjakan masyarakat sendiri. Supaya merata tidak ada satu jengkal pun RW tidak ada sentuhan pembangunan. Hasilnya dari 1 juta meter persegi jalan, 2016 berhasil diselesaikan 526 ribu meter persegi, setengahnya. Tahun lalu 30%, sekarang 50% jadi hutangnya 20%,” kata dia di Balai Kota Bandung, Selasa (21/3/17).
Selain itu, kata dia, dari dana tersebut masyarakat pun berhasil melakukan pembangunan 762 bedah rumah, 335 MCK, perbaikan 210 ribu gorong-gorong, pembangunan 51 taman ditingkat RW, 242 gapura, 2.357 sumur resapan, rehabilitasi 240 masjid dan pengadaan 700 lampu penerangan jalan.
"Itulah jawaban baru satu tahun saja angka itu luar biasa yang menandakan pemerataan pembangunan ini konsep yang paling baik dalam mendistribusikan uang rakyat kembali ke rakyat," ujarnya.
Emil pun menyebut bahwa urutan pembangunan harus sesuai kebutuhan. “Setiap RW beda-beda kebutuhan, dahulukan dulu infrastruktur dan kebersihan. Kalau infrastruktur sudah beres baru berpindah ke ekonomi, lalu berpindah ke sosial. Jadi tidak ada tema," ucapnya.
Dalam pelaksanaannya dia pun mengakui masih ada kekurangan. Kendati demikian pihaknya akan terus mengevaluasi guna menghindari multitafsir.
"Kekurangannya perencanaan masih belum matang. Jadi kita terus perbaiki agar tidak ada multitafsir, jadi saya bikin Perwal jangan ada tafsir-tafsir versi lurah yang tidak paham. sekitar 10% evaluasi masih tidak sesuai dengan aturan," katanya.
Emil menilai penyerapan anggaran program tersebut pun sudah tepat sasaran yakni di atas 80%.
“Dalam teori pembangunan, penyerapan di atas 80% itu sangat baik,” ujarnya.
