Bisnis.com, BANDUNG -- Sektor buruh akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) terkait aspirasi serikat buruh termasuk mengenai upah minimum sektoral dan bidang ekonomi.
"Saat ini sedang dilakukan upaya yang sebagaimana aspirasi dari serikat buruh, ini sedang kami kaji oleh kita mana yang
menjadi sektor unggulan," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin, di Balai Kota Bandung, Kamis (16/3/17).
Selain itu, kata dia, perhatian lainnya terkait Mayday yang pelaksanaannya semakin dekat. "Kita sedang merumuskan mengenai Mayday yang semakin dekat. Tentunya juga melibatkan serikat buruh," kata dia.
Pada pelaksanaan tahun ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran terkait guna menyempurnakan program yang direncanakan.
"Dan untuk tahun ini kita akan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga dengan Koperasi UKM Indag yang rencananya bila tidak ada halangan akan mengadakan pasar murah,” ujarnya.
Dia juga menyoal program bis buruh yang telah diluncurkan pada tahun lalu dengan program CSR (Corporate Social Responbility) dari BJB. Dia menyebut pihaknya sudah mengevaluasi guna melanjutkan programnya pada tahun ini.
“Tahun ini tentu berkelanjutan, kita sudah evaluasi dan berkoordinasi dengan Dishub, serikat buruh, dan Insya Alloh akan
terus beroperasi. Namun untuk tahap pertama bulan Januari ini memang masih transisi dan masih konsul dengan BPKP,’ Kata dia.
Berkaitan dengan akan datangnya bulan Suci Ramadhan Disnaker akan berupaya memberi perhatian pada sisi ekonomi para buruh untuk mengadakan kembali sembako delivery guna membantu meringankan beban para buruh dalam memenuhi kebutuhannya.
“Beberapa Koperasi karyawan sudah bekerja sama dengan distributor sehingga nanti akan mudah bagi buruh untuk dapat sembako dan ada juga aplikasi E-Priangan dari Bulog dan BI (Bank Indonesia) yang dalam waktu dekat akan kita sosialisasikan pada buruh,” ucapnya.
Untuk perhatian lainnya, Disnaker serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan akan bersinergi guna memberi perhatian pada buruh kendati fungsi pengawasan telah bergeser ke ranah Provinsi.
"Ini untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Kita akan berkolaborasi agar program-program kita berjalan," ungkapnya.
