Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung seperti mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kebersihan.
Mengacu pada Peraturan Daerah (PP) 18 tahun 2016 dan perubahan SOTK yang mengamanatkan urusan kebersihan berada pada wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Kendati demikian, DLHK seolah tidak siap menjalankan amanat tersebut dengan melakukan penugasan kepada PD Kebersihan yang memang selama ini tugas pelayanan kebersihan dikelola oleh PD Kebersihan kota Bandung mulai dari pengangkutan hingga pengolahan.
"Tanggung jawab tentang kebersihan kota itu diamanatkan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, namun DLHK tidak punya personel," kata Sekretaris Daerah Kota bandung Yossi Irianto di Balaikota Bandung, Selasa (14/3/17).
Yossi mengungkapkan, karena urusan kebersihan kota sudah ditangani oleh DLHK. PD Kebersihan, kata dia, akan bertindak selaku perusahaan daerah yang berorientasi pada profit namun tidak melepas tanggung jawabnya dalam hal pelayanan publik. Kedua lembaga ini akan bersinergi dalam tata kelola sampah di Kota Bandung.
Bentuk sinergi antara DLHK dengan PD Kebersihan itu pun sudah dipersiapkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Nanti DLHK sebagai pengguna anggaran, dia akan membuat surat penugasan atau kontrak atau MoU, lalu ada surat perintah pekerjaan dan sebagainya,” ujar Yossi.
Dengan adanya sinergi di kedua belah pihak, dia berharap bulan April mendatang pelayanan kebersihan di kota Bandung sudah berjalan optimal dan kendala dari mulai administratif maupun teknis dilapangan sudah tertangani.
.jpg?w=300&h=221)
